TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) – Dalam dunia korupsi, uang kerap disebut tak pernah betah tinggal di satu tempat. Ia berpindah tangan, berganti nama, berubah wujud menjadi tanah, rumah, kendaraan, atau berakhir di rekening orang-orang terdekat. Itulah sebabnya, ketika sebuah perkara korupsi dibongkar, penyidik tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga memburu jejak harta.
Babak itulah yang kini mulai terbuka dalam perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Setelah operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang pemerintahan daerah, perhatian publik perlahan bergeser. Bukan lagi sekadar siapa yang menerima suap, melainkan ke mana aliran uang dan aset itu berlabuh.
KPK memberi sinyal bahwa penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Siapa pun yang diduga mengetahui atau menguasai aset yang berkaitan dengan perkara dapat dimintai keterangan, termasuk anggota keluarga jika memang dibutuhkan dalam proses pembuktian.
Di tengah derasnya perbincangan publik, muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap istri ketiga Suhardiman Amby. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi KPK yang menyebut adanya keterlibatan maupun status hukum terhadap yang bersangkutan. Pemeriksaan, apabila dilakukan, merupakan bagian dari upaya penelusuran fakta, bukan vonis.
Korupsi memang memiliki kebiasaan yang nyaris sama di banyak tempat. Ketika uang haram mulai menggunung, ia jarang disimpan atas nama sendiri. Ada yang bersembunyi di balik sertifikat tanah, perusahaan, kendaraan mewah, bahkan nama orang-orang yang dianggap paling dipercaya. Karena itu, penyidik selalu mengikuti jejak uang, bukan sekadar mengikuti pelakunya.
Kasus Kuansing kini seolah membuka lembar lain yang lebih sensitif. Bukan hanya soal dugaan jual beli jabatan, tetapi juga soal kemungkinan bagaimana aset hasil kejahatan—jika nantinya terbukti ada—disembunyikan. Publik tentu menunggu jawaban itu dari penyidikan, bukan dari rumor.
Di balik gegap gempita jabatan, ternyata kekuasaan bisa berubah menjadi beban. Kursi yang dulu diperebutkan, kini menjadi ruang pemeriksaan. Pintu yang dulu ramai didatangi pencari jabatan, kini berganti menjadi pintu ruang penyidik yang mengetuk satu demi satu saksi.
Bagi masyarakat Kuansing, perkara ini bukan sekadar kasus hukum. Ia menjadi cermin pahit tentang bagaimana kepercayaan publik dapat runtuh ketika jabatan diduga diperdagangkan. Lebih menyakitkan lagi jika nantinya terbukti bahwa hasil kejahatan ikut mengalir ke berbagai bentuk aset.
Namun hukum tidak bekerja berdasarkan bisik-bisik warung kopi ataupun unggahan media sosial. Hukum bekerja dengan alat bukti. Karena itu, setiap orang yang dipanggil KPK tetap harus dipandang sebagai saksi atau pihak yang dimintai keterangan sampai ada keputusan hukum yang menyatakan sebaliknya.
Kasus ini masih panjang. Penyidik masih menelusuri aliran uang, memeriksa saksi, dan mengumpulkan bukti. Jika ditemukan fakta baru, bukan tidak mungkin daftar pihak yang diperiksa akan bertambah. Sebaliknya, bila tidak ditemukan bukti yang cukup, spekulasi publik harus berhenti sebagai spekulasi.
Satu hal yang kini menjadi pelajaran: korupsi mungkin pandai menyembunyikan uang, tetapi jejaknya sering kali lebih sulit dihapus. Dan ketika penyidik mulai mengikuti jejak itu, bukan hanya pelaku yang gelisah—setiap aset yang tak mampu menjelaskan asal-usulnya pun ikut menjadi tanda tanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi KPK yang menyatakan istri ketiga Bupati Kuansing menyimpan aset hasil korupsi atau berstatus tersangka. Semua pihak tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*(ald)