Kilasriau.com — Kritik keras pertama justru datang dari Ari Smokel, Bendahara Keluarga Mahasiswa Pelalawan (KMP), yang sejak awal menyoroti ketidakjelasan kinerja BUMD Tuah Sekata.
Ia menyebut bahwa perusahaan daerah tersebut “telah terlalu lama berjalan dalam gelap,” tanpa transparansi dan tanpa arah yang jelas. Kritik Ari memantik kembali perdebatan publik mengenai fungsi dan efektivitas BUMD yang seharusnya menjadi pilar pembangunan daerah.
Di tengah meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dan penguatan ekonomi lokal, keberadaan BUMD Tuah Sekata justru memunculkan tanda tanya besar di Kabupaten Pelalawan. Harapan masyarakat agar BUMD menjadi sumber penerangan pembangunan malah berubah menjadi keraguan, karena kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih jauh dari harapan. Publik bertanya: apakah BUMD benar-benar bekerja, atau sekadar ada tanpa menghasilkan dampak nyata?
Transparansi menjadi isu paling kritis. Hingga hari ini, masyarakat tidak pernah menikmati laporan kinerja yang terbuka: tidak ada data jelas tentang keuntungan, rencana bisnis, maupun efektivitas program usaha.
Ketiadaan akses informasi membuat BUMD Tuah Sekata tampak seperti entitas yang bekerja di balik tirai—tak tersentuh, tak terdengar, dan tak terukur kontribusinya. Situasi ini memperkuat kesan bahwa BUMD kehilangan arah dan gagal memenuhi mandat publik.