Kilasriau.com - Desakan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman, menguat setelah muncul polemik terkait pernyataannya yang menyebut aktivis pendidikan, Erwin Sitompul, sebagai “provokator”.
Pernyataan tersebut memicu kritik dari kalangan pemerhati pendidikan karena dinilai tidak mencerminkan sikap bijak seorang pejabat publik dalam merespons aspirasi masyarakat.
Erwin Sitompul menegaskan bahwa langkah yang ia lakukan semata-mata merupakan bentuk advokasi terhadap hak-hak guru, khususnya guru bantu provinsi yang hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun lalu belum menerima pembayaran gaji.
“Saya hanya memperjuangkan hak guru bantu yang belum dibayarkan. Itu bukan provokasi, melainkan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan,” ujar Erwin dalam keterangannya.
Isu ini kemudian berkembang menjadi sorotan publik yang lebih luas, terutama terkait tata kelola dan kepemimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.