KilasRiau.com - Di tanah yang dahulu dikenal subur oleh aliran sungai yang jernih, kini masyarakat Kuantan Singingi dihadapkan pada kenyataan pahit: air yang dulu menjadi sumber kehidupan berubah menjadi kubangan lumpur. Sungai yang seharusnya menjadi urat nadi kehidupan masyarakat perlahan berubah warna—coklat pekat, keruh, dan sarat sedimentasi. Bukan karena bencana alam, melainkan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian hari semakin sulit dibendung.
Fenomena PETI di Kuansing sebenarnya bukan cerita baru. Aktivitas ini telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan seperti penyakit kronis yang tak pernah benar-benar disembuhkan. Setiap kali masyarakat mengeluh, setiap kali sungai berubah keruh, selalu muncul pertanyaan yang sama: di mana negara ketika alamnya dirusak secara terang-terangan?
Ironisnya, PETI tidak lagi sekadar aktivitas sembunyi-sembunyi. Di banyak tempat, ia berlangsung terang-terangan. Mesin dompeng berdentum siang malam, rakit-rakit tambang beroperasi di badan sungai, dan lumpur yang dihasilkan mengalir bebas tanpa kendali. Semua itu terjadi di ruang terbuka, di hadapan masyarakat, bahkan seringkali di depan mata aparat yang seharusnya menjadi penegak hukum.
Masyarakat yang menggantungkan hidup pada sungai adalah pihak pertama yang merasakan dampaknya. Air yang dulunya digunakan untuk mandi, mencuci, bahkan kebutuhan rumah tangga kini berubah menjadi keruh dan kotor. Tidak sedikit warga yang mulai khawatir akan kesehatan mereka, karena air yang mereka gunakan telah tercemar oleh aktivitas tambang.
Yang paling menyakitkan bagi masyarakat bukan hanya kerusakan lingkungannya, tetapi rasa ketidakberdayaan melihat hukum seolah kehilangan taring. Ketika aktivitas ilegal bisa berlangsung lama tanpa penindakan tegas, muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Padahal, jika negara benar-benar serius, menghentikan PETI bukanlah sesuatu yang mustahil. Operasi penertiban pernah dilakukan, alat-alat tambang pernah disita, bahkan pelaku pernah ditangkap. Namun, masalahnya adalah keberlanjutan. Setelah penertiban, aktivitas itu perlahan muncul kembali, seolah-olah hanya menunggu waktu untuk kembali beroperasi.
Di sinilah persoalan sebenarnya: PETI bukan hanya soal penambang di lapangan. Di balik aktivitas itu, seringkali ada jaringan kepentingan yang lebih besar—modal, perlindungan, hingga permainan kekuasaan yang membuat praktik ini terus hidup.
Namun, masyarakat juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan jika sebagian dari mereka memilih menjadi penambang. Keterbatasan lapangan pekerjaan, tekanan ekonomi, dan iming-iming hasil yang cepat membuat banyak orang tergoda untuk ikut terlibat. Ini menunjukkan bahwa persoalan PETI juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang tidak sederhana.
Tetapi, membiarkan PETI terus berlangsung jelas bukan solusi. Jika sungai-sungai di Kuansing terus menjadi korban, maka yang hilang bukan hanya air yang jernih, tetapi juga masa depan lingkungan daerah ini. Kerusakan sungai bukanlah kerugian sesaat—ia bisa berdampak puluhan bahkan ratusan tahun ke depan.
Karena itu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan harus berhenti berpura-pura tidak melihat. Penanganan PETI tidak boleh hanya sebatas operasi sesaat atau sekadar formalitas penegakan hukum. Harus ada langkah nyata, konsisten, dan berkelanjutan.
Kuansing tidak boleh dikenal sebagai daerah yang kekayaan alamnya habis ditambang secara ilegal sementara masyarakatnya hanya mewarisi lumpur dan kerusakan lingkungan.
Pada akhirnya, masyarakat hanya menginginkan satu hal yang sederhana: hak untuk hidup dengan lingkungan yang layak. Air sungai yang jernih bukanlah kemewahan. Ia adalah hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Jika hari ini sungai-sungai di Kuansing berubah menjadi lumpur dan tidak ada yang benar-benar peduli, maka kita patut bertanya:
apakah yang sebenarnya sedang ditambang di Kuansing—emas, atau masa depan daerah ini sendiri? *(ald)