PULAU KOMANG, KUANSING (KilasRiau.com) - Siang itu, Selasa (3/3/2026), suara sekop dan cangkul, kayu yang dihentakkan ke besi plat terdengar bersahut-sahutan di atas Jembatan Sungai Lintang. Bukan alat berat pemerintah yang datang, melainkan tangan-tangan warga Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Di tengah jembatan yang diberi lantai dan berlubang, mereka bekerja bergotong royong—memperbaikinya, menimbun, meratakan, dan menguatkan bagian yang rusak agar masih bisa dilewati.
Tak ada papan proyek. Tak ada helm berlogo dinas. Yang ada hanyalah material seadanya dan uang swadaya yang dikumpulkan dari warga ke warga. Semua dilakukan demi satu tujuan sederhana: agar jembatan tetap bisa dilalui, agar roda kehidupan tidak benar-benar terputus.
Jembatan Sungai Lintang bukan sekadar bangunan besi. Ia adalah urat nadi. Di atasnya anak-anak menuju sekolah, petani mengangkut hasil kebun, pedagang membawa barang, dan warga menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya. Ketika jembatan itu rusak lalu ditutup tanpa kejelasan, yang lumpuh bukan hanya akses—tetapi juga rasa aman dan kepercayaan.
“Kalau kami menunggu, entah sampai kapan,” ujar seorang warga sambil menyeka keringat. “Kami tidak mau ada korban dulu baru diperbaiki.”
Kerusakan jembatan ini disebut-sebut diperparah oleh kendaraan bertonase berlebih yang melintas tanpa pengawasan. Padahal, menurut warga, jembatan tersebut tidak dirancang untuk menahan beban berat. Namun aturan seolah hanya tertulis di atas kertas. Tak ada penindakan. Tak ada pengawasan rutin. Hingga akhirnya, jembatan menyerah lebih dulu.
Ironi pun terasa kian tajam. Di satu sisi, warga dituntut patuh—telat bayar pajak sehari saja dikenai denda. Di sisi lain, ketika infrastruktur rusak dan membahayakan nyawa, alasan yang muncul justru “menunggu RAB” atau “proses administratif”.
Di titik inilah kepercayaan masyarakat mulai runtuh, mengikuti ambruknya lantai di bawah kaki mereka.
Kekecewaan itu tak hanya bergema di warung kopi atau perbincangan antar warga. Di media sosial, foto dan video kondisi Jembatan Sungai Lintang beredar luas. Warganet mempertanyakan kehadiran negara, mempertanyakan fungsi pengawasan wakil rakyat, dan mempertanyakan mengapa rakyat harus kembali menjadi penyangga terakhir dari kelalaian sistem.
Sorotan publik pun mengarah pada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Bagi masyarakat, persoalan ini bukan lagi soal anggaran semata, melainkan soal keberpihakan. Tentang seberapa cepat negara hadir saat keselamatan warganya terancam.
Gotong royong yang terjadi di atas Jembatan Sungai Lintang hari itu adalah potret dua wajah negeri. Di satu sisi, solidaritas warga yang tak pernah padam. Di sisi lain, absennya negara dalam momen paling genting.
“Kalau jembatan ini bisa bicara,” kata seorang warga setengah bercanda, “mungkin dia sudah lama berteriak minta tolong.”
Di atas jembatan yang ditambal dengan tanah merah dan harapan, warga Pulau Komang hari itu tidak hanya memperbaiki jalan. Mereka sedang berusaha menyambung kepercayaan yang hampir putus—sambil berharap, suatu hari nanti, negara datang bukan untuk berjanji, tetapi untuk benar-benar bekerja.*(ald)