KILASRIAU.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia per November 2025 sebanyak 7,35 juta orang. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah lulusan sarjana, yang mengindikasikan bahwa kompetensi lulusan belum selaras kebutuhan dunia kerja.
Alih-alih berfokus menyelesaikan masalah ini, banyak perguruan tinggi justru masih fokus pada urusan administratif.
Terlebih kampus memang disyaratkan untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang harus selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), pelaporan akreditasi, hingga bahan ajar.
Kondisi ini bertolak belakang dengan visi pemerintah yang mendorong Kampus Berdampak. Di mana institusi tidak sekadar menyelenggarakan pendidikan, tetapi menghasilkan lulusan kompeten, riset yang terhilirisasi, dan berkontribusi bagi pembangunan. Padahal peluang di depan mata sangat besar.
Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Namun tanpa infrastruktur teknologi yang memadai, implementasi kurikulum terancam hanya menjadi formalitas.