Kilasriau.com – Keterlambatan pengesahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 yang dibarengi dengan pengurangan anggaran Universal Health Coverage (UHC) mendapat sorotan kritis dari kalangan mahasiswa.
Presiden Mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Naufal Faskal Rifa’i, menilai persoalan ini tidak dapat dilihat semata sebagai urusan administratif, melainkan sebagai kebijakan publik yang berdampak langsung pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
Dalam perspektif akademik, Naufal menjelaskan bahwa anggaran daerah merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Keterlambatan pengesahan APBD, apalagi disertai pengurangan pada sektor strategis seperti kesehatan, berpotensi menimbulkan ketimpangan akses layanan publik.
“Dalam kajian kebijakan publik, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara. UHC adalah bentuk konkret kehadiran negara bagi masyarakat. Ketika anggarannya tidak memadai, maka yang terganggu bukan hanya sistem pelayanan, tetapi juga rasa keadilan sosial,” ujar Naufal.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa hadir bukan sekadar sebagai kelompok moral force, tetapi juga sebagai kontrol intelektual terhadap arah kebijakan pemerintah. Mahasiswa berkewajiban membaca kebijakan secara kritis, mengkaji dampaknya, serta menyampaikan peringatan dini terhadap potensi masalah sosial yang dapat timbul.