Kilastiau.com - Perbincangan Universal Health Coverage (UHC) Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir terus menjadi topik hangat dari berbagai kalangan mulai dari petinggi negeri hingga lintas organisasi.
Yang menjadi isu UHC menjadi sorotan lantaran program yang dikenal sakti dan berpihak ke masyarakat tersebut akan dihapuskan oleh pemerintah daerah lantaran keterbatasan anggaran di tahun 2026.
Mendengar isu kebijakan tersebut menuai respon dari berbagai kalangan, termasuk juga Ketua Karang Taruna Kecamatan Tembilahan Hulu, Yopi Agustriansyah.
Yopi sapaan akrabnya, berpendapat permasalahan sosial merupakan hak pokok yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar keberlangsungan hidup masyarakat tetap terjamin.
Kendati demikian, Ia mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang lebih cermat dan berhati-hati dalam mengambil sikap jelang pengasahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.