Kilasriau.com – Kebuntuan pengesahan APBD 2026 Kabupaten Indragiri Hilir menuai sorotan keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan. Organisasi mahasiswa ini menilai, mandeknya APBD bukan lagi sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan telah menjelma sebagai krisis kepemimpinan dan kegagalan etika politik dalam membaca kebutuhan paling mendasar rakyat.
Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa polemik anggaran yang berlarut-larut berpotensi mengorbankan hak dasar masyarakat, terutama dalam akses layanan kesehatan.
“Terlihat ada potensi 56 ribu warga terancam kehilangan kepesertaan BPJS karena alasan defisit Rp13 miliar, sementara proyek-proyek fisik bernilai puluhan miliar tetap dipertahankan, maka yang sedang diuji bukan sekadar APBD, tetapi nilai para pengambil kebijakan, bahwa kemana penegasan keberpihakan mereka,” tegasnya, Jumat (16/1/2026).
Menurut Yusuf, Universal Health Coverage (UHC) bukanlah program tambahan yang bisa dinegosiasikan saat fiskal seret. UHC merupakan wujud paling nyata dari kehadiran negara dalam menjamin hak hidup warganya.
“Sakit tidak mengenal kalender anggaran. Rakyat miskin tidak bisa diminta menunggu kompromi politik ketika nyawa mereka bergantung pada jaminan hari ini,” ujarnya.