KILASRIAU.com,
JAKARTA -Indonesia akan resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) di Jenewa, Swiss, pada Kamis (8/1/2025).
Rencana penetapan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, pada Senin (5/1/2025).
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, menilai penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan capaian diplomasi yang sangat strategis sekaligus amanah besar di tingkat global.
“Menjadi Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar prestise internasional, melainkan tanggung jawab besar untuk memimpin dengan keteladanan, dialog, dan prinsip keadilan global,” ujar Mafirion di Jakarta, Rabu (7/1/2025).