Kilasriau.com – Ketua Forum Jurnalis Televisi Indragiri Hilir (FJTI) Superto menilai Badan Kehormatan (BK) DPRD Inhil tidak profesional dan transparan dalam menyelesaikan masalah " Oknum Dewan Bayar Media "
Badan Kehormatan Dewan terkesan ikut bercanda dalam mengurus oknum dewan yang suka bercanda. Karna hanya dijatuhi sanksi administratif tanpa memberikan penjelasan dan kewajiban meminta maaf secara terbuka kepada para wartawan dan masyarakat.
"Sangat disayangkan, setelah kegaduhan yang ditimbulkan di grup WhatsApp dan ruang publik, oknum tersebut hanya dijatuhi sanksi administratif tanpa ada kewajiban meminta maaf secara terbuka kepada para wartawan dan masyarakat," ujar Ketua FJTI.
Padahal, dijelaskan Superto sudah berkali-kali para awak media menyampaikan tuntutan ini kepada pihak DPRD agar oknum dewan mau bayar media tersebut, untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh awak media di Indragiri Hilir.
Tapi sampai saat ini tak dilakukan, malahan dilakukan di dalam rapat paripurna tanpa ada sepenuh pihak media. Tentunya hal itu, menurutnya sesuatu yang lucu dan janggal, sebab oknum dewan tersebut bersalahnya kepada para awak media dengan pernyataan kontroversial di group WhatsApp, tapi minta maafnya kepada peserta rapat paripurna.