KILASRIAU.com - Polemik rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajukan pinjaman daerah Rp200 miliar terus menjadi sorotan publik dan DPRD.
Setelah Ketua DPRD, Iwan Taruna, S.T., M.Si., menyatakan bahwa hingga kini belum ada persetujuan maupun pembatalan, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil Tantawi Jauhari memberikan penjelasan resmi terkait dasar dan urgensi pengajuan pinjaman tersebut dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Tantawi menegaskan bahwa rencana pinjaman itu memang diusulkan Pemkab dalam dokumen KUA-PPAS, dan menurutnya masuk dalam koridor RPJMD karena berkaitan langsung dengan misi pembangunan 2026 yang membutuhkan dukungan pendanaan signifikan.
“Bahwa memang benar kami mengajukan rancangan KUA PPAS 2026, termasuk rencana pinjaman, karena sempitnya ruang fiskal setelah pengurangan dana TKD. Sementara ada kebutuhan yang menurut kami prioritas untuk tahun 2026,” ujar Tantawi, Rabu (3/12/2026).
Ia menjelaskan, berbagai kebutuhan prioritas tersebut mencakup infrastruktur dasar dan layanan publik, yang dianggap strategis untuk mendukung misi RPJMD.