KILASRIAU.com — Kebijakan kontroversial Gubernur Riau Abdul Wahid yang mewajibkan seluruh kendaraan operasional perusahaan di wilayahnya menggunakan plat nomor polisi BM, memicu kegaduhan di ranah publik.
Sorotan tajam datang dari Aktivis 98, Erwin Sitompul, yang bahkan menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan menegur keras kebijakan yang dinilainya “aneh” dan berpotensi mengoyak semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ini bukan soal plat nomor semata. Ini soal bagaimana kita menjaga semangat persatuan di atas kepentingan daerah,” tegas Erwin dalam pernyataan tertulisnya, Ahad (5/10/2025).
Menurut Erwin, aturan yang dikeluarkan oleh Abdul Wahid tidak hanya diskriminatif, tapi juga menciptakan potensi konflik antar wilayah. Ia menilai, Gubernur Wahid gagal memahami makna nasionalisme dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan yang menjamin kebebasan mobilitas warganya di seluruh pelosok tanah air.
“Setiap kendaraan di Republik Indonesia itu bayar pajak ke negara, bukan ke provinsi. Jangan karena bayar pajaknya di daerah lain, lantas tidak boleh beroperasi di Riau. Itu preseden buruk bagi semangat NKRI,” ujar Erwin lantang.