TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) – Subuh masih gelap ketika sekelompok pedagang berkemas di Jalan Mayor Fadilah (depan eks Dinas Pasar) Taluk Kuantan di tempat yang sudah ditentukan pemerintah. Pukul 02.00 WIB, mereka mulai meninggalkan lapak-lapak itu dan kembali ke Taman Jalur yang sudah bertahun- tahun menjadi tempat mereka mencari nafkah. Pagi itu, Kamis (21/8/2025), menjadi momen yang sulit terlupakan: relokasi paksa oleh aparat gabungan.
Salah satu pedagang, sebut saja Ani (45), tampak menahan air mata. “Di sini tempat kami cari makan. Anak saya sekolah dari hasil jualan di taman ini. Kalau pindah ke tempat baru, siapa yang beli?” keluhnya lirih.
Pemerintah: Demi Penataan Taman
Kasat Pol PP-PKP Kuansing, Rio Kasyterwandra, S.Sos., MM, menegaskan bahwa langkah penertiban ini bukan tanpa alasan. Taman Jalur, kata dia, sejak awal diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau, bukan untuk aktivitas jual beli. “Kami sudah lakukan sosialisasi dan pendekatan kekeluargaan. Tapi karena tidak diindahkan, akhirnya penertiban harus dilakukan,” ujarnya.
Rio menjelaskan, lokasi relokasi telah disediakan di Jalan Mayor Fadilah (depan eks Dinas Pasar) dan Pasar Rakyat. “Itu tempat yang resmi, lebih tertib, dan mendukung penataan kota,” tambahnya.
Pedagang: Relokasi = Mati Pelan-Pelan
Namun, bagi pedagang, kebijakan itu sama saja dengan “hukuman ekonomi.” Ketua Pedagang Taman Jalur, Muhammad Abrar, menegaskan bahwa lokasi relokasi justru mengancam kelangsungan hidup anggotanya.
“Kasihan pedagang taman, mereka ini pedagang harian yang hidup dari omzet harian. Di tempat baru itu jangankan orang, lalat saja tidak lewat,” katanya pedas.
Bagi pedagang, berjualan di taman bukan sekadar mencari untung, tapi juga menyatu dengan denyut nadi wisata Pacu Jalur. Ribuan orang yang menonton lomba perahu tradisional itu biasanya menjadi pelanggan tetap mereka.
Warga: Perlu Solusi Win-Win
Warga yang menyaksikan kericuhan penertiban menilai perlu ada jalan tengah. Rika (34), penonton Pacu Jalur, menyebut pedagang tidak sepenuhnya salah.
“Kalau dipikir, mereka cuma cari makan. Tapi memang taman ini juga harus tertata, karena jadi wajah kota saat tamu dari luar datang,” ujarnya.
Sementara Yadi (41), warga Teluk Kuantan, menyarankan agar pemerintah meninjau kembali lokasi relokasi.
“Kalau tempat baru sepi pembeli, pedagang bisa mati pelan-pelan. Harus ada kebijakan yang adil, jangan sampai rakyat kecil jadi korban,” katanya.
Masa Depan yang Tidak Pasti
Kini, pasca relokasi, para pedagang dihadapkan pada kenyataan pahit. Di lokasi baru, mereka hanya bisa menunggu nasib sambil berharap ada pembeli yang datang. Namun, hingga kini arus pengunjung masih jauh dari harapan.
Polemik ini membuka dilema klasik dalam tata kota: antara kepentingan penataan wajah kota dan keberlangsungan hidup rakyat kecil. Pedagang ingin tetap bertahan, pemerintah menuntut ketertiban. Dan di antara keduanya, masyarakat berharap ada kebijakan yang lebih manusiawi.
Konflik di Taman Jalur bukan sekadar soal lapak dagangan, melainkan soal keadilan ekonomi. Wajah kota memang penting, tapi wajah rakyat kecil yang berpeluh keringat demi sesuap nasi tak kalah berharga.*(ald)