KILASRIAU.com – Aktivis lingkungan dari Bangun Desa Payung Negeri (BDPN) dan penggerak ekonomi rakyat pesisir, Zainal Arifin Hussein, mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan Roadmap Perkelapaan yang baru saja diluncurkan tidak terjebak hanya pada hilirisasi dan tata kelola niaga.
Menurutnya, peta jalan tersebut harus menyentuh sektor hulu yang menjadi penopang utama keberlanjutan industri kelapa di Riau, khususnya wilayah pesisir Indragiri Hilir.
"Kalau bicara kelapa di pesisir Riau, kita tidak bisa memisahkan pohon kelapa dari ekosistem mangrove. Mangrove itu pagar alami, pelindung kebun kelapa dari abrasi dan intrusi air laut. Kalau pagar itu hilang, kebun kelapa akan ikut lenyap," tegas Zainal, Minggu (11/8).
Ia menyoroti kerusakan hutan mangrove di banyak wilayah pesisir Riau bukan semata akibat kelalaian petani, melainkan karena meningkatnya kebutuhan cerucuk kayu bakau untuk pondasi bangunan, yang kian tinggi seiring pembangunan infrastruktur dan perumahan di wilayah pesisir.
Kondisi ini diperparah oleh potensi ancaman industri arang bakau dan ekspansi tambak udang yang mulai mengintai kawasan pesisir, berpotensi menggerus mangrove secara masif.