KILASRIAU.com - Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syarif Hidayat mengatakan, harus ada pembenahan sistem yang masif untuk menekan angka korupsi di Indonesia.
Pembenahan sistem bisa dimulai dari pemangkasan biaya politik yang tinggi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pernah membenarkan bahwa seseorang yang hendak maju dalam kontestasi politik perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk mahar politik.
Syarif mengatakan, uang tersebut jumlahnya tidak sedikit.
"Nilainya cukup kaget juga saya dengar dari bupati, wali kota yang ditangkap (KPK). Paling kecil Rp 10 miliar," kata Syarid dalam seminar nasional 'Mencari Pemimpin yang Bersih dan Berhikmat', di Kantor Lemhanas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2/2019).