KILASRIAU.com - Pertemuan antara Bupati Indragiri Hilir, H Herman, dengan Anggota DPD RI Dapil Riau, KH Muhammad Mursyid, pada Rabu (11/6/2025) bukanlah sekadar agenda seremonial.
Di balik pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati itu, tersimpan semangat besar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan wakil daerah di tingkat pusat. Inilah bentuk kolaborasi konkret yang patut diapresiasi dan dijadikan teladan.
Dalam pertemuan itu, empat isu strategis menjadi pokok bahasan: penataan ASN, aspirasi pemekaran wilayah, pembiayaan pembangunan,dan ketahanan pangan. Keempatnya adalah fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Yang menarik, Bupati Inhil tidak hanya menyampaikan masalah, tetapi juga menawarkan kerangka solusi: bahwa penempatan ASN harus berbasis kebutuhan riil di daerah, bukan semata-mata keputusan administratif dari pusat. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang adaptif, di mana daerah diberi ruang untuk menentukan prioritas berdasarkan kondisi dan tantangan lokal.
Seringkali, kita melihat bahwa program nasional gagal menyentuh akar permasalahan karena kurangnya komunikasi dan pemahaman atas konteks daerah.
Dalam hal inilah peran Anggota DPD RI menjadi strategis sebagai jembatan antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional. Meskipun tidak memiliki kewenangan legislasi seperti DPR, senator memiliki kekuatan moral dan representatif yang tak kalah penting.