KILASRIAU.com — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ir. H. AMD. Junaidi An, M.Si., menyambut langsung aksi unjuk rasa yang digelar oleh Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Cabang Inhil dan Ikatan Petani Kelapa Rakyat (IPKR) Kabupaten Inhil, di depan Gedung DPRD Inhil, Selasa (27/5/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat yang dinilai merugikan petani. Para demonstran menyuarakan keresahan mereka terhadap rendahnya harga kelapa dan menuntut keberpihakan pemerintah terhadap petani lokal.
Dalam orasinya, para peserta aksi mendesak agar pemerintah mencabut kebijakan moratorium ekspor kelapa bulat dan menetapkan harga standar kelapa di tingkat petani minimal Rp5.500 per butir. Mereka juga menuntut keadilan dalam penerapan pungutan ekspor, yakni agar tidak hanya berlaku pada kelapa bulat, tetapi juga mencakup produk turunan dan komponen lainnya dalam rantai distribusi.
Ketua IPKR, Zainuddin Acang, yang memimpin aksi tersebut menegaskan bahwa kelapa merupakan identitas dan sumber penghidupan utama masyarakat Inhil.
"Kami minta DPRD Inhil menjadi corong aspirasi ini hingga ke pemerintah pusat. Jika tidak ada respons, kami siap membawa perjuangan ini ke Jakarta," ujar Zainuddin.