KILASRIAU.com, Jakarta – Indonesia baru saja menutup salah satu episode besar migrasi tahunan: mudik dan balik Idul Fitri 2025. Jutaan orang berpindah tempat, jutaan kisah mengalir. Semua tampak sukses dan terkendali. Polisi dipuji, menteri dielu-elukan, bahkan jalur tol pun seolah diberi medali. Tapi di tengah pesta pujian itu, ada satu elemen yang diam-diam dilupakan: media.
Tak satu pun institusi—bahkan Dewan Pers sekalipun—menyebut peran penting para jurnalis dari seluruh pelosok negeri. Mereka yang bekerja siang-malam, menyampaikan informasi terkini soal titik kemacetan, jadwal buka-tutup jalan, lokasi posko kesehatan, jalur alternatif, dan banyak informasi penting lainnya, justru tak dilirik sama sekali.
Dewan Pers? Maaf, lebih cocok disebut Dewan Pecundang Pers. Alih-alih membela, mereka kini sibuk menjilat dan jadi tim hore institusi lain. Fungsi utamanya sebagai pengayom dan pembela kepentingan pers nasional tampaknya sudah berganti jadi pembaca naskah seremoni, menunggu aba-aba dari pemangku kekuasaan.
Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), menjadi satu-satunya tokoh yang menyuarakan hal ini dengan tegas. "Kami memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada para jurnalis yang telah bekerja luar biasa selama arus mudik dan balik tahun ini. Tanpa mereka, publik akan gelap informasi," ujarnya melalui pesan WhatsApp ke jaringan media, Minggu, 14 April 2025.
Menurut Lalengke, tak hanya aparat atau menteri yang bekerja, masyarakat pun ikut berperan besar, terutama mereka yang memilih menggunakan transportasi umum. Perubahan kultur mudik ini adalah hasil dari edukasi kolektif—dan media adalah motor utamanya. Tapi ironisnya, media justru tidak dianggap sebagai bagian dari kesuksesan.