KILASRIAU.com, BPJSTK Rengat - BPJS Ketenagakerjaan Rengat resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing) dalam upaya penegakan aturan terkait perlindungan tenaga kerja. Kesepakatan ini ditandatangani dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada Rabu (5/3).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Rengat, Muhammad Kurniawan, didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kuansing, Afriwan Mahendra. Sementara dari pihak Kejari, Kepala Kejari (Kajari) Kuansing, Sahroni turut serta bersama Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Raden Muhammad Shandy M.
Dalam diskusi yang berlangsung sebelum penandatanganan, Muhammad Kurniawan memaparkan berbagai kendala dalam implementasi jaminan sosial tenaga kerja di Kuantan Singingi. Beberapa di antaranya adalah tunggakan pembayaran iuran, rendahnya tingkat pendaftaran tenaga kerja oleh badan usaha, serta minimnya kepatuhan dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
"Kendala-kendala ini telah lama menjadi tantangan bagi kami. Namun, dengan dukungan dari Kejari Kuantan Singingi, kami optimis bahwa tingkat kepatuhan badan usaha terhadap aturan akan meningkat," ujar Muhammad Kurniawan kepada media ini, Jumat (7/3).
Sementara Kepala BPJS Cabang Teluk Kuantan Afriwan Mahendra menegaskan juga bahawa Sebagai langkah konkret, BPJS Ketenagakerjaan memberikan kuasa khusus kepada Kejari Kuantan Singingi melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menangani badan usaha yang tidak mematuhi aturan. Hal ini mencakup perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya, menunggak iuran, serta tidak mengikuti seluruh program BPJS Ketenagakerjaan.