KILASRIAU.com – Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mencuat setelah sejumlah anggota DPR RI melontarkan ide tersebut.
Namun, Ketua PW HIMA Persis Riau, Zul Ihsan Ma’arif, dengan tegas menolak usulan itu dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak relevan dalam memperkuat institusi penegakan hukum di Indonesia.
Dalam keterangannya, Zul Ihsan menegaskan bahwa ide ini dapat menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip demokrasi dan independensi Polri sebagai lembaga penegak hukum.
“Menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI justru berpotensi mengikis profesionalitas dan independensi Polri. Kita harus memahami bahwa Polri memiliki peran yang unik, berbeda dari institusi lainnya, dan perannya ini harus tetap otonom untuk menjaga keadilan dan stabilitas,” ujarnya.
Zul Ihsan menyoroti bahwa gagasan ini menunjukkan kurangnya pemahaman sebagian politisi mengenai fungsi kelembagaan negara. Menurutnya, Polri memiliki tugas pokok yang sangat berbeda dari Kemendagri maupun TNI.