KILASRIAU.com - Kapolda Riau, Irjen Pol H. Muhammad, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja di Polres Indragiri Hilir dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rekonfu Polres Indragiri Hilir ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah dan instansi terkait, termasuk Pj. Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H. Erisman Yahya, M.H., Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Budi Setiawan, S.I.K., serta Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, dan perwakilan dari TNI, Kejaksaan, serta instansi lainnya.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Indragiri Hilir, H. Erisman Yahya, mengungkapkan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Ia menyampaikan bahwa potensi gangguan, terutama dalam hal keamanan dan ketertiban, perlu diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, Rakor ini diharapkan menjadi forum strategis dalam merumuskan langkah-langkah pengamanan yang efektif dan efisien.
Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Budi Setiawan, dalam paparannya, melaporkan mengenai peta kerawanan di Kabupaten Indragiri Hilir menjelang Pilkada. Ia menyebutkan bahwa sudah ada empat pasangan calon (Paslon) yang akan berlaga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir. Untuk menjaga kondusivitas, Polres Indragiri Hilir telah melakukan koordinasi dengan partai pengusung calon agar menciptakan suasana yang aman selama tahapan Pilkada.
Sebagai bagian dari upaya pengamanan, Polres Indragiri Hilir menyiapkan 646 personel yang akan ditempatkan di 1.558 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Indragiri Hilir. Personel keamanan tersebut melibatkan anggota Polsek, Brimob, serta personel dari Polda Riau untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan aman.
Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Syamsul, menyampaikan laporan mengenai persiapan pemilihan yang menyangkut banyaknya TPS di wilayah tersebut. Indragiri Hilir tercatat sebagai daerah dengan jumlah TPS terbanyak di Provinsi Riau. Syamsul juga melaporkan bahwa hingga saat ini masih ada sekitar 3.000 pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, namun pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menyelesaikan masalah ini sebelum hari pemilihan.