KILASRIAU.com - Keluarga Wajong, yang merupakan salah satu pemilik lahan dan tokoh adat di daerah tersebut, menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat setempat telah sepakat dan mendukung proyek geothermal Pocoleok dalam konsultasi publik yang diadakan sebelumnya. Namun, mereka mengungkapkan adanya provokasi dari sekelompok kecil masyarakat yang bukan pemilik lahan.
"Ada provokasi dari sebagian kecil masyarakat yang bukan pemilik lahan," tegas keluarga Wajong, menegaskan bahwa dukungan untuk proyek ini datang dari pemilik lahan yang sah.
Kondisi menjadi semakin tegang setelah insiden teror dan perusakan rumah warga yang mendukung proyek geothermal terjadi. Salah satu pemilik lahan mengungkapkan, "Kami mengalami teror berupa perusakan rumah. Ini membuat kami merasa terancam." Kesaksian ini menegaskan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berusaha memicu konflik demi kepentingan mereka sendiri.
Pemerintah Daerah berperan sebagai koordinator dan Ketua Tim Persiapan Pengadaan Lahan, telah mengikuti seluruh tahapan sesuai dengan peraturan dalam penerbitan dokumen Penetapan Lokasi (Penlok). Proses tersebut mencakup sosialisasi awal, konsultasi publik, inventarisasi lahan, serta kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan.
Media lokal, seperti Floresa, juga menjadi sorotan karena dinilai memperkeruh suasana dengan pemberitaan sepihak. "Pimred Floresa bekerja untuk kepentingan provokasi dan pemberitaan satu arah," ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.