KILASRIAU.COM - Banyak Permasalahan ketenagakerjaan di Tebo tidak terlepas dari peran Pemerintah, kondisi pekerja yang saat ini masih sangat jauh dari kata kesejahteraan, bahwa kehidupan pekerja di kabupaten Tebo masih belum bisa memenuhi kebutuhan layak hidup baik bagi pekerja maupun keluarganya. Kamis (26/01/2023)
Hal ini menjadi perhatian serius bagi Ketua Umum Kongres Serikat Pekerja Kabupaten Tebo Federasi Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia Eko Pramuna Putra, S.H., dalam wawancara yang berhasil dihimpun oleh media ini.
Eko Pramuna Putra, S.H. menyebutkan bahwa masih kurangnya peran Pemerintah dalam segi pengawasan ketenagakerjaan, banyak perusahaan di Kabupaten Tebo yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang sifatnya normatif.
“Sebenarnya kita kan punya UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II yang salah satunya mengawasi kondisi ketenagakerjaan Perusahaan di Kabupaten Tebo, tetapi saya menilai bahwa peran pengawas ketenagakerjaan tersebut tidak terlihat, beberapa konflik pekerja dengan perusahaan kerap terjadi dan itu berlangsung selama bertahun-tahun, itu artinya Pengawas Ketenagakerjaan tidak bekerja apalagi yang di tuntut pekerja itu sendiri adalah normatif dan sudah di atur-atur dalam undang-undang”. Terang Eko
Eko juga menambahkan bahwa Pengawas Ketenagakerjaan memiliki fungsi untuk memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan, perusahaan juga wajib melaporkan kondisi ketengakerjaan melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).