KILASRIAU.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik Badan Intelijen Negara (BIN) yang mengungkapkan adanya 50 penceramah yang disinyalir menyebarkan paham radikalisme. Fahri meminta BIN tidak melakukan pekerjaan langsung kepada publik.
Sebab, menurutnya, BIN bekerja dengan presiden sebagai pengguna tunggal (single user) sehingga tidak perlu mengumumkan pekerjaannya ke publik. "Saya mohon BIN tidak melakukan pekerjaan publik karena BIN itu kan single user jadi dia jangan menggunakan kegiatan melarang, kegiatan mengumumkan sesuatu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).
Menurut Fahri, jika BIN mengetahui sesuatu maka presidenlah yang harus diberitahukan. Selanjutnya, eksekusi tindakan dari temuan itu dilakukan oleh lembaga lain di luar BIN.
"Lebih banyak harus hanya berbisik pada telinga satu orang yaitu telinga presiden, sksekusi itu jangan dilakukan oleh BIN, eksekusi mesti dilakukan lembaga lain seperti Kementerian Hukum HAM, kalau terkait organisasi atau yang lain-lain," kata Fahri.
Ia justru menilai pengumuman BIN terkait informasi tertentu juatru menurunkan reputasi BIN. Karenanya, ia berharap BIN lebih bijak dalam mengerjakan tugas keintelijenan.