KILASRIAU.COM, Jakarta — Kawanan monyet dan beruk yang mencari perlindungan hukum kembali terlihat di depan kompleks Manggala Wanabakti, kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Palmerah, Jakarta Pusat. Mereka juga terlihat di Kediri sehari sebelumnya, dan titik Nol Kilometer Yogyakarta pekan lalu.
Bersama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar serta sejumlah influencer yang terkenal dengan konten satwa liar, kawanan ini berdiri sambil memegang poster tentang kekejaman yang selama ini mereka hadapi. Namun alih-alih menteri dan influencer sungguhan, mereka adalah relawan dengan topeng kertas, anggota Koalisi Primates Fight Back—gabungan dari berbagai organisasi pelindung satwa, seniman, juga komunitas konservasi di Indonesia.
Didampingi oleh perwakilan dari platform petisi Change.org, relawan juga menyerahkan setidaknya 51.000 ribu tanda tangan pendukung secara simbolis, akumulasi dari empat petisi yang dimulai oleh anggota koalisi. Berangkat dari kasus perburuan, perdagangan, juga kekerasan, keempat petisi tersebut berisi tuntutan yang sama terhadap pemerintah Indonesia agar memberikan perlindungan hukum kepada monyet dan beruk.
Penyerahan tanda tangan kemudian ditindaklanjuti audiensi dengan perwakilan Direktorat KKH, Humas KLHK, dan Gakkum KLHK, membahas langkah formal yang perlu dilakukan untuk menetapkan monyet sebagai satwa dilindungi. Pertemuan berlangsung hampir satu jam, namun perwakilan KLHK menolak memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan koalisi.
Dalam kesempatan ini, diadakan juga pertunjukan teatrikal oleh Wanggi Hoed—seniman pantomim dan anggota koalisi—bersama rekannya, Raheli dan Fernando, menampilkan representasi penderitaan yang dialami monyet akibat eksploitasi oleh manusia. Wanggi merupakan seniman pantomim yang aktif menyuarakan isu-isu sosial, budaya, hak asasi manusia (HAM), dan satwa liar, termasuk primata di Indonesia.