Kilasriau.com, - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi persentase bagi hasil untuk daerah penghasil migas.
Hal tersebut diungkapkan Mulyanto menanggapi cuplikan video debat antara Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Menurut Politisi PKS ini, Presiden harus memperhatikan aspirasi tersebut secara sungguh-sungguh. Sebab isu terkait bagi hasil migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat sensitif. Bila tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak luas hingga ke masalah kedaulatan negara.
"Sudah saatnya Presiden memperhatikan kembali aturan dana bagi hasil migas ini. Buatlah besaran persentase bagi hasil yang adil dan masuk akal. Jangan sampai daerah penghasil migas kecewa lantaran tidak dapat menikmati hasil eksploitasi SDA mereka secara wajar," kata Anggota DPR RI, H.Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (13/12/2022).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, juga minta Presiden meninjau ulang semua aturan terkait dana bagi hasil tersebut. Termasuk meninjau ulang besaran bagi hasil dan komponen perhitungannya.