JAKARTA, KILASRIAU.com - Pemerintahan RI yang dipimpin Presiden Joko Widodo tengah merampungkan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Melalui revisi tersebut, pemerintah akan lebih banyak membuka sektor usaha yang bisa dimasuki Investor Asing.
"Kami sedang menyiapkan itu (revisi DNI). Paling lambat dalam waktu seminggu keluar sehingga DNI kemudian diperluas atau fasilitas ada," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai menghadiri rapat koordinasi di kantornya, Jumat (10/11) malam.
Darmin mengungkapkan persiapan revisi DNI sudah lama dilakukan. Dalam pembahasan tersebut, lanjut Darmin, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait telah berdiskusi panjang lebar.
Secara terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengungkapkan revisi DNI akan mencakup berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, hingga perdagangan.
"Di komunikasi kan sektor-sektornya banyak yang terkait ekonomi digital dan perdagangan elektronik (e-commerce). Kesehatan bukan hanya rumah sakit, kan ada farmasi, obat. Masih dikaji, belum selesai," ujarnya Susiwijono.