DPK APDESI Pelangiran Datangi Dinas Sosial Kabupaten Inhil

KILASRIAU.com - Terkait dengan  anggapan miring data bantuan sosial yang tidak singkron dengan usulan para kepala desa. Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI Pelangiran datangi Dinas Sosial Kabupaten Inhil, Rabu (13/5/2020)


Kedatangan DPK APDESI ke Dinas Sosial Kabupaten Inhil disambut baik oleh Kabid Linjamsos Soleman di Aula rapat kantor dinas sosial.

Ketua DPK APDESI Pelangiran Sumaji kepada KILASRIAU.com mengatakan bahwa kedatangan DPK APDESI Palangiran ke Dinas Sosial Kabupaten Inhil ialah untuk konsultasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS, serta data-data lainya.

"Kedatangan kami ini menanyakan, kenapa data yang diusulkan para kades tidak sesuai dengan data yang dikirimkan oleh dinas sosial ke Kecamatan," ujar Sumaji.

Setelah dilakukan pertemuan antara DPK APDESI Pelangiran yang diwakili oleh  5 desa dan Mandah 2 desa ke Dinas Sosial Kabupaten Inhil. Yang berlangsung selama kurang lebih satu jam Sumaji menuturkan akhirnya sudah terjawab semuanya dan bisa di pahami.

"Ternyata setelah di paparkan data usulan para kades bukan tidak masuk, tetapi tidak semua usulan diterima 100 %. Karna dinas harus menyesuaikan dengan kuota yang didapat oleh Kabupaten," ucapnya.

lebih lanjut, Sumaji menuturkan, kata dia,
harus diketahui bahwa banyak dari desa yang mengajukan data sesuai dengan permintaan Dinas Sosial, namun ternyata tidak terpenuhi semuanya denga yang dikirimkan.

"Yang tidak masuk data itu ada sebagian tidak punya KTP, dikarenakan memang sudah tua,  jompo, dan janda tua. dan terkadang ada yang tidak punya KK, dan KTP dan ini tentunya menjadi suatu kendala," tutur Sumaji

Selanjutnya, Kabid Linjamsos Soleman mengatakan bahwa dari Dinas Sosial selalu terbuka untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada kepala desa, tentang data PKH, BPNT, dan non BPNT.

"Kami mengerti juga kesulitan kepala desa dalam menentukan penerima bantuan-bantuan ini. Namun keterbatasan kuota sehingga yang diusulkan kades tidak 100% bisa kita terima. Semoga yang belum masuk ke data non BPNT dapat kita usulkan kembali bila ada penambahan kuota kita," kata Soleman.
 


Baca Juga