Kilasriau.com - Upaya menjaga kekayaan alam dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir Indragiri Hilir (Inhil), telah ditanam 2.358 hektare mangrove melalui program Mangroves For Coastal Resilience (M4CR) yang dikelola Kementerian Kehutanan.
Serta, sejumlah kelompok masyarakat telah menerima hibah usaha produktif yang bergerak di bidang perikanan, pengolahan produk mangrove, ekowisata, dan usaha pendukung lainnya, termasuk pelatihan, sekolah lapang dan pendampingan teknis.
Program tersebut diharap Bupati terus berkelanjutan, termasuk pelaksanaan Matching Grants Window 1 Bacth 2 Tahun Anggaran 2026, yang merupakan momentum memperluas manfaat sekaligus keberlanjutan hasil pembangunan yang dilaksanakan.
“Jangan sampai kegiatan penanaman berhasil, tetapi selanjutnya tidak dipelihara. Demikian pula bantuan usaha yang telah diberikan, harus dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif. Pemda berkomitmen agar agenda rehabilitasi dan perlindungan mangrove tidak berhenti ketika program M4CR berakhir,” ujar Bupati diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Inhil, Dwi Budianto, saat membuka resmi pertemuan Negosiasi, Bimbingan Teknis Administrasi dan Penandatanganan Kontrak Swakelola Tipe IV Pengadaan Matching Grants Window 1 Bacth 2 T.A 2026, pada Selasa (10/11).
Keberlanjutan ini perlu didukung melalui perencanaan dan penganggaran melalui RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja maupun RKPD sesuai kewenangan masing-masing. Perangkat Daerah, khususnya Bapperida, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta OPD lainnya diminta Bupati untuk memastikan program perlindungan mangrove berjalan secara terintegrasi. Khususnya Bupati harapkan kesadaran masyarakat dalam menyukseskan program ini.
“Selain dukungan OPD dan pemangku kepentingan, kepada masyarakat penerima Matching Grants agar dapat membangun semangat dan kepercayaan yang diberikan, tunjukanlah bahwa masyarakat Inhil mampu mengelola bantuan pemerintah secara profesional, laksanakan tahapan perencanaan, pengadaan barang hingga laporan dengan tertib untuk menghindari persoalan administrasi dan masalah hukum,” lanjut Dwi Budianto.
Bupati juga membaca peluang potensi ekonomi biru, yang berdasar kajian tahun 2025, mangove lebat di sejumlah kecamatan di Inhil memiliki potensi serapan sekitar 69,45 juta ton karbondioksida dengan estimasi nilai ekonomi mencapai 2 sampai 4 triliun. Namun kajian lanjutan, validasi dan tata kelola masih perlu dilakukan.
“Ini membuktikan mangrove tak hanya bernilai ekologis tapi juga pengembangan ekonomi jangka panjang. Kita harus mulai membangun cara pandang bahwa menjaga mangrove bukanlah penghambat pembangunan, melainkan bagian dari strategis pembangunan daerah yang berkelanjutan,” Asisten II menambahkan.
Project Implementation Unit Manager M4CR Riau, Muhammad Arif Fahrurrozi , yang juga hadir dalam pertemuan Negosiasi, Bimbingan Teknis Administrasi dan Penandatanganan Kontrak mengatakan, bahwa program M4CR melalui skema Matching Grants merupakan salah satu upaya mendorong pengembangan usaha produktif masyarakat pesisir sekaligus mendukung pelestarian ekosistem mangrove.
“Terdapat 21 jenis usaha tumbuh dari pesisir Inhil, diantaranya 9 kelompok Olahan seperti Keripik pisang, bakso ikan, kerupuk & amplang udang, terasi, ikan asin dan udang ebi ; 4 Kelompok Hasil Hutan Bukan Kayu, seperti Budidaya lebah, cacing nipah, pucuk nipah dan lidi nipah; 7 kelompok Perikanan Tangkap, seperti Udang nenek, kepiting bakau dan penangkapan udang; 1 kelompok Ekowisata mangrove; 7 kelompok peternakan meliputi Penggemukan sapi, ayam petelur, kambing kacang; 6 kelompok Budidaya Perikanan meliputi siput bakau, perikanan air tawar, pembesaran kepiting serta adanya 1 kelompok Usaha lain di luar kelompok utama,” ungkap Muhammad Arif Fahrurrozi.