Kilasriau.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menerima kunjungan kerja rombongan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Riau, Selasa (10/11/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan melakukan koordinasi sekaligus monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital di Kabupaten Inhil, khususnya dalam meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Disdukpencapil Inhil, Meiza Hardi, di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut membahas perkembangan penerapan sistem pelayanan digital, termasuk efektivitas pemanfaatan teknologi dalam memangkas proses birokrasi pengurusan dokumen kependudukan.
Dalam kesempatan itu, Meiza menjelaskan bahwa Disdukpencapil Inhil telah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui aplikasi ADINDA (Aplikasi Digital Identitas Administrasi Kependudukan).
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengurus sejumlah dokumen kependudukan secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Beberapa layanan yang tersedia di antaranya perubahan Kartu Keluarga (KK), penerbitan akta kelahiran, hingga akta kematian.
"Melalui aplikasi ADINDA, masyarakat sudah dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara online, seperti perubahan KK, penerbitan akta kelahiran dan akta kematian. Pengajuannya bisa dilakukan secara mandiri dari rumah, bahkan dokumen yang telah selesai diproses dapat dicetak sendiri oleh masyarakat," jelas Meiza.
Meski demikian, ia mengakui belum seluruh jenis pelayanan dapat dilakukan secara daring. Beberapa layanan masih membutuhkan kehadiran pemohon secara langsung, terutama perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan pengurusan perubahan akta kelahiran.
Untuk mengatasi kendala jarak dan mempermudah akses masyarakat, Disdukpencapil Inhil juga telah menyediakan layanan perekaman KTP-el di sejumlah kecamatan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten tidak harus selalu datang ke Tembilahan.
"Untuk perekaman KTP-el, masyarakat tidak harus semuanya datang ke Tembilahan. Kami sudah menyediakan layanan di beberapa kecamatan agar pelayanan lebih dekat dan mudah dijangkau, terutama bagi warga yang berada jauh dari ibu kota kabupaten," ungkapnya.
Adapun layanan perekaman KTP-el tersebut tersedia di lima kecamatan, yakni Kecamatan Kateman yang berlokasi di Kantor Camat Guntung, Kecamatan Keritang di Kantor Camat Kota Baru, Kecamatan Reteh, Kecamatan Tempuling di Salak, serta Kecamatan Kemuning di Selensen.
Sementara itu, untuk pengurusan perubahan akta kelahiran, masyarakat masih diwajibkan datang langsung ke kantor pelayanan Disdukpencapil Inhil yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Tembilahan.
Meiza menegaskan, penerapan pelayanan berbasis digital merupakan bagian dari upaya pihaknya meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam menghemat waktu, biaya, serta mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berulang kali mendatangi kantor pelayanan.
"Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses pengurusan dokumen menjadi lebih efisien sehingga masyarakat bisa menghemat waktu dan biaya. Prinsipnya, pelayanan harus semakin dekat dan mudah dijangkau," tambahnya.
Ia juga menyambut positif kunjungan dan koordinasi yang dilakukan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau. Menurutnya, kegiatan monitoring tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perkembangan pelayanan digital sekaligus bertukar informasi mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Meiza berharap koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dapat terus diperkuat, sehingga transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital di Inhil berjalan semakin optimal.
"Harapan kami, melalui koordinasi dan sinergi ini, kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Inhil semakin meningkat. Teknologi bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi harus benar-benar menjadi solusi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak administrasi kependudukannya," tutup Meiza.
Rombongan yang hadir terdiri dari Rinna Herriyanti, SE, Penata Tingkat I (III/d) selaku Penelaah Teknis Kebijakan; Maylinda, SE, Penata Tingkat I (III/d) selaku Penelaah Teknis Kebijakan; serta Elfi Dewita, S.IP, M.Si, Penata (III/c) yang menjabat Arsiparis Ahli Muda.**