Kilasriau.com — Terbatasnya ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi merupakan persoalan tersendiri yang kini tengah dihadapi oleh masyarakat dikabupaten Indragiri Hilir Riau.
Sukarnya mendapatkan bahan bakar tersebut, telah mengakibatkan terhambatnya aktifitas masyarakat, bukan saja bagi para petani dan nelayan bahkan pengguna transportasi darat pun ikut terdampak.
Ketua DPD PW MOI Inhil Fitra Andriyan mengatakan kelangkaan BBM yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, telah mengakibatkan kerugian ekonomi masyarakat, terutama bagi pengguna yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
"Kita khawatir akibat kelangkaan yang terjadi menyebabkan melambungnya harga. tentu hal ini akan merugikan masyarakat, karena sulit mendapatkan bahan bakar jenis solar dengan harga murah," jelas Fitra Rabu, 28/10/2026.
Disisi lain Fitra menyebut berdasarkan informasi yang dihimpun, pemilik aplikasi XStar saat ini turut kesulitan mendapatkan kuota sesuai ketentuan, akibatnya kebutuhan terhadap penggunan bahan bakar solar menjadi berkurang.
"Dari informasi yang kita rangkum, kuota yang diberikan tidak sesuai dengan jatah yang semestinya didapatkan oleh pemilik XStar. Persoalan ini tentu tidak serta merta bisa dianggap akibat terbatasnya kuota distribusi semata," tegasnya.
Selain itu, organisasi ini turut menyoroti potensi terjadinya penyimpangan penggunaan BBM bersubsidi dengan cara memanfaatkan sisa kuota untuk diperjualbelikan kepada pengguna non subsidi, hingga kategori industri non UMKM.
"Persoalan ini semakin kompleks, sebab potensi penyalahgunaan kuota BBM bersubsidi sangat mungkin untuk dilakukan dengan cara memperjualbelikan sisa kuota oleh pihak tertentu demi mengeruk keuntungan," pungkasnya.
Fitra menekankan pentingnya pengawasan rantai distribusi hingga ke tingkat konsumen. Dengan begitu kata dia, penyalahgunaan penggunaan BBM solar bersubsidi dapat diminimalisir.
Sebelumnya penggunaan aplikasi XStar di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, merupakan kebijakan digitalisasi terkait pembelian BBM bersubsidi yang dikelola oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) regional sumatera. Kebijakan tersebut telah diberlakukan sejak September 2025 lalu.
Program ini awalnya bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, sekaligus mengendalikan penyalahgunaan. Namun bagi masyarakat kabupaten Indragiri Hilir, kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar yang terjadi, hingga kini ini tak kunjung menemukan titik terang, meskipun pihak pertamina telah menyediakan nomor pengaduan melalui call center 135 serta layanan email: pcc135@pertamina.com.***