TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) - Di era di mana setiap institusi pendidikan berlomba-lomba menjadi pabrik narasi, kita disuguhi sebuah paradoks yang hampir komedi gelap. Di satu sisi, laman web dan spanduk sekolah berteriak lantang tentang “Kemuliaan Guru”, “Keberkahan Ilmu”, dan “Keteladanan Akhlak”.
Di sisi lain, di ruang guru yang sama, seorang pendidik mungkin sedang berkelahi dengan printer macet, mencari spidol kering, atau menahan haus karena dispenser air minum kosong.
Kasus terbaru yang mencuat dari lingkungan Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Kuansing, Riau, bukan sekadar keluhan fasilitas. Ini adalah bedah anatomi kegagalan manajemen yang dibungkus rapi dalam kertas kado bernuansa religius-humanis.
Sebuah percakapan internal guru-guru SR di luar lingkungan sekolah telah menjadi cermin retak yang memantulkan wajah asli birokrasi pendidikan kita: gagap pada hal dasar, namun fasih berbicara langit.
Sorotan tajam kini datang dari Pengamat Tata Kelola Pendidikan, Junaidi Affandi yang juga Ketua LSM Permata Kuansing. Bagi Junaidi, apa yang terjadi di SR Terintegrasi 1 bukanlah masalah sepele, melainkan indikator nyata dari bagaimana "kemuliaan" sering kali hanya menjadi hiasan bibir para pengelola, sementara realitas di lapangan justru menampar wajah para pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Sebagai sosok yang vokal mengkritisi berbagai isu tata kelola di Kabupaten Kuantan Singingi—mulai dari dugaan pungutan liar hingga transparansi dana hibah—Junaidi melihat pola yang sama berulang: ketidakpedulian sistem terhadap hak-hak dasar warga.
Mitos Guru sebagai Makhluk Metafisik
Ada asumsi terselubung dalam banyak kebijakan pendidikan kita: bahwa guru adalah makhluk setengah dewa yang tidak membutuhkan kondisi material untuk berfungsi.
Seolah-olah, jika seorang guru memiliki niat baik dan hati yang bersih, ia bisa mengajar tanpa spidol, menulis tanpa kertas, dan berpikir jernih meski tenggorokannya kering kerontang.
Ini adalah bentuk dehumanisasi halus. Guru direduksi menjadi mesin spiritual yang diharapkan terus berputar menghasilkan lulusan berkarakter, sementara oli pelumasnya—berupa fasilitas dasar, kepastian administrasi, dan rasa aman kerja—sering kali diabaikan.
Keluhan mengenai ketiadaan spidol, air minum, toilet yang layak, hingga masker saat kabut asap pekat menyelimuti Kuansing, bukanlah permintaan mewah. Ini adalah tuntutan hak dasar pekerja.
Namun, ketika tuntutan ini bertemu dengan slogan “Muliakan Guru”, yang terjadi adalah disonansi kognitif massal. Bagaimana mungkin seseorang dimuliakan jika kebutuhan biologis dan profesional paling elementernya saja diabaikan?
Printer Rusak sebagai Simptom Kanker Birokrasi
Mari bicara soal printer. Dalam percakapan yang beredar, kerusakan printer Tata Usaha (TU) bukan sekadar masalah teknis. Ia adalah simbol dari kerapuhan sistem. Dalam organisasi yang sehat, redundansi dan antisipasi gangguan adalah kunci. Jika satu printer rusak, harus ada cadangan. Jika satu staf TU berhalangan, ada prosedur pengganti.
Namun, apa yang terjadi di SR Terintegrasi 1 Kuansing? Beban administratif bergeser secara drastis kepada guru. Guru, yang seharusnya menghabiskan energi kognitifnya untuk merancang pembelajaran yang inovatif, tiba-tiba berubah peran menjadi operator fotokopi, kurir dokumen, dan pengejar tanda tangan.
Ini adalah pemborosan sumber daya manusia yang luar biasa. Bayangkan seorang arsitek yang diminta memperbaiki atap bocor sendiri karena tukang bangunan tidak datang.
Atau seorang dokter yang harus membersihkan lantai rumah sakit karena petugas kebersihan mogok. Absurd? Ya. Tapi inilah realitas harian banyak guru di Indonesia.
Birokrasi pendidikan sering kali terjebak dalam logika “siapa cepat dia dapat” dan “siapa sabar dia selamat”. Guru dipaksa menjadi fleksibel, padahal fleksibilitas itu seharusnya dimiliki oleh sistem, bukan individu. Ketika sistem kaku dan rapuh, individulah yang patah.
Jumat Sore: Waktu Keramat bagi Kekacauan Administratif
Ada pola menarik yang disebut dalam keluhan tersebut: urusan administratif mendadak muncul di Jumat sore.
Ini bukan kebetulan. Ini adalah ciri khas manajemen yang buruk dalam perencanaan.
Administrasi yang baik memiliki kalender kerja, deadline yang jelas, dan alur komunikasi yang terstruktur. Pekerjaan mendadak di akhir pekan kerja menunjukkan ketidaksiapan pimpinan dalam memprediksi beban kerja. Akibatnya? Guru pulang dengan membawa stres tambahan, bukan kepuasan setelah menyelesaikan tugas mengajar.
Lebih parah lagi, keterlambatan administrasi ini sering kali bersinggungan dengan hak finansial guru. Ketika urusan tanda tangan dan nomor rekening terlambat diselesaikan karena alasan “printer rusak” atau “petugas sibuk”, siapa yang rugi? Guru. Ketidakpastian pembayaran adalah bentuk kekerasan struktural yang paling nyata terhadap martabat pekerja.
Solidaritas Ngopi: Perekat Retaknya Sistem
Di tengah kekacauan ini, muncul fenomena indah: solidaritas guru. Mereka saling berbagi informasi, saling menguatkan, dan bahkan berencana “ngopi bareng”. Ini adalah mekanisme pertahanan diri alami manusia ketika sistem formal gagal memberikan rasa aman.
Namun, mari kita jujur: solidaritas informal bukanlah pengganti sistem formal.
Institusi pendidikan tidak boleh mengandalkan kebaikan hati dan kesabaran guru untuk menutupi kebocoran manajemennya. Guru tidak butuh dikasihani; mereka butuh dihormati melalui sistem yang bekerja. “Ngopi bareng” mungkin melegakan jiwa, tapi tidak mencetak laporan, tidak mengisi ulang tinta printer, dan tidak menjernihkan air minum.
Jangan Jadikan “Keberkahan” sebagai Kosmetik Kegagalan
Kritik terbesar ditujukan pada penggunaan bahasa-bahasa luhur seperti “keberkahan” dan “kemuliaan” sebagai tameng dari tanggung jawab manajerial. Ada kecenderungan berbahaya di mana pemimpin merasa bahwa dengan mengucapkan kata-kata inspiratif, mereka sudah menjalankan tugas kepemimpinan.
Padahal, kepemimpinan adalah tentang eksekusi. Kepemimpinan adalah memastikan bahwa ketika kabut asap datang, masker tersedia. Ketika spidol habis, ada stok baru. Ketika printer rusak, ada solusi alternatif sebelum guru panik.
Jika “keberkahan” hanya ada di brosur dan tidak ada di ruang guru, maka itu bukan keberkahan. Itu penipuan marketing.
Institusi pendidikan harus berhenti menganggap guru sebagai objek kampanye citra. Guru adalah subjek utama proses pendidikan.
Memuliakan guru bukan dengan memberinya gelar pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi dengan memberinya alat kerja yang layak, waktu istirahat yang cukup, dan kepastian hak yang jelas.
Slogan Tidak Bisa Diminum
Pada akhirnya, publik perlu diingatkan akan satu hal sederhana: Slogan tidak bisa diminum.
Anda tidak bisa menulis rumus matematika di papan tulis dengan kata “keteladanan”. Anda tidak bisa menghapus debu kapur dengan kalimat “pengabdian”. Dan Anda tidak bisa mencetak sertifikat kelulusan dengan doa “keberkahan” jika printernya rusak dan tidak ada anggaran perbaikannya.
Kepada para pengelola SR Terintegrasi 1 Kuansing, dan ribuan institusi serupa di luar sana: Turunkan spanduk-spanduk besar itu sejenak. Masuklah ke ruang guru. Cek dispenser airnya. Coba nyalakan printernya. Tanyakan pada guru-guru Anda, bukan apakah mereka bangga bekerja di sini, tetapi apakah mereka merasa nyaman dan aman bekerja di sini.
Karena kemuliaan sejati tidak terletak pada seberapa tinggi nada pidato pembukaan tahun ajaran, tetapi pada seberapa rendah hati seorang pemimpin dalam memastikan spidol selalu tersedia di meja guru.
Selebihnya, hanyalah noise. Dan noise, seberapapun indahnya dirangkai kata, tidak akan pernah bisa menggantikan fungsi dasar sebuah sekolah: tempat yang layak bagi manusia untuk belajar dan bekerja.*(ald)