Kilasriau.com — Dugaan persoalan iuran di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Indragiri Hilir (Inhil) kini mendapat perhatian Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau.
Hal tersebut diketahui berdasarkan surat resmi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Nomor T/0817/PV.01-04/018496.2026/VIII/2026, tertanggal 13 Agustus 2026, dengan perihal Permintaan Kelengkapan Syarat Formil Laporan.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan prosedur oleh MTsN 2 Indragiri Hilir. Laporan itu berkaitan dengan permintaan uang iuran yang disebut telah ditentukan dan dinilai memberatkan wali murid.
Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama. Surat itu sekaligus menunjukkan bahwa laporan masyarakat mengenai dugaan persoalan iuran di MTsN 2 Inhil telah masuk dalam administrasi Ombudsman Riau dan berada pada tahapan pemenuhan persyaratan formil.
Selanjutnya, Ombudsman Riau meminta pelapor melengkapi sejumlah persyaratan formil sebagai bagian dari proses penanganan laporan. Tahapan tersebut diperlukan sebelum laporan dapat diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di Ombudsman.
Informasi mengenai adanya laporan tersebut diperoleh media ini dari sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Untuk memastikan informasi tersebut, Kilasriau.com juga telah melakukan upaya konfirmasi kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau melalui pesan WhatsApp pada 29 Agustus 2026.
Konfirmasi juga telah dilakukan kepada pihak MTsN 2 Indragiri Hilir guna memperoleh penjelasan mengenai persoalan iuran yang menjadi pokok laporan masyarakat tersebut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, baik pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau maupun MTsN 2 Inhil belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut, termasuk mengenai perkembangan penanganan maupun klarifikasi atas dugaan permintaan iuran yang dinilai memberatkan wali murid.
Masuknya laporan tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan dugaan adanya pungutan atau iuran yang dipersoalkan oleh masyarakat. Terlebih, persoalan pembiayaan pendidikan menjadi isu yang sensitif karena berkaitan langsung dengan beban wali murid.
Kendati demikian, keberadaan laporan di Ombudsman belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Substansi dugaan tersebut masih memerlukan penjelasan dari pihak terlapor serta proses pemeriksaan sesuai kewenangan dan mekanisme Ombudsman.
Media ini akan terus mengikuti perkembangan laporan tersebut, termasuk apabila terdapat penjelasan resmi dari Ombudsman Riau, MTsN 2 Inhil maupun pihak terkait lainnya.
Kilasriau.com juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau memiliki informasi maupun klarifikasi tambahan terkait pemberitaan ini.***