KUANTAN SINGINGI (KilasRiau.com) — Klarifikasi Kepala Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Adi Setiyo, SH, terkait penggunaan pampers atau pempes sebagai kostum dalam pawai HUT ke-81 Kemerdekaan RI ternyata belum mengakhiri polemik. Selasa (25/8/2026).
Di tengah penjelasan pemerintah desa bahwa aksi tersebut merupakan spontanitas sebagian kecil warga dan tidak pernah direncanakan, sejumlah masyarakat dan tokoh masyarakat tetap mempertanyakan kepantasan aksi tersebut.
Bagi mereka, persoalannya bukan lagi semata-mata soal apakah kostum tersebut direncanakan atau spontan.
Persoalannya adalah konteks dan momentum ketika kostum itu digunakan: peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
Karena itu, sebagian masyarakat menilai aksi tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk pelecehan terhadap nilai perjuangan para pahlawan dan penghormatan terhadap negara.
Meski demikian, penilaian tersebut merupakan pandangan masyarakat dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta bahwa telah terjadi pelecehan terhadap negara atau pahlawan.
Dipakai Saat HUT RI, Itu yang Dipersoalkan
Sejumlah tokoh masyarakat mempertanyakan, jika kostum tersebut memang dimaksudkan sekadar sebagai bentuk kreativitas dan kegembiraan, mengapa harus ditampilkan dalam momentum peringatan kemerdekaan.
Karnaval HUT RI memang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi. Namun, menurut mereka, setiap kreativitas tetap memiliki konteks.
“Yang menjadi persoalan bukan hanya pampersnya. Tetapi dipakai pada saat memperingati kemerdekaan. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Mereka menilai peringatan 17 Agustus seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan penghormatan terhadap perjuangan para pendahulu bangsa.
Terlebih, HUT ke-81 RI tahun 2026 mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”
Karena itu, muncul pertanyaan lebih jauh di tengah masyarakat: apakah penggunaan kostum tersebut hanya spontanitas, bentuk humor dalam karnaval, atau sebenarnya menyimpan pesan tertentu?
Apakah ada maksud menyampaikan kritik?
Apakah merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah?
Ataukah memang semata-mata kreativitas warga yang tidak dimaksudkan untuk menyampaikan pesan politik maupun kritik terhadap negara?
Sampai saat ini, belum ada keterangan yang membuktikan bahwa penggunaan kostum tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah.
Pertanyaan itu masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Kostu Ini Berasal dari RT 09
Informasi yang dihimpun menyebutkan, peserta yang mengenakan kostum tersebut berasal dari RT 09 Desa Air Emas yang diketuai Adip Mansuri.
Yang menarik, Ketua RT tersebut disebut terlibat langsung dalam pawai dengan mengenakan kostum yang menjadi sorotan.
Dalam pelaksanaan pawai, setiap RT memang memiliki konsep dan kostum masing-masing. Peserta kemudian mengenakan atribut sesuai dengan kostum yang telah dipilih oleh masing-masing lingkungan RT.
Karena itu, keberadaan Ketua RT 09 dalam barisan peserta dengan kostum tersebut menjadi perhatian tersendiri.
Keterlibatan itu tidak serta-merta membuktikan bahwa dirinya memiliki maksud tertentu atau bahwa kostum tersebut merupakan bentuk protes kepada pemerintah. Namun, posisinya sebagai Ketua RT membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana proses munculnya konsep kostum tersebut.
Apakah benar-benar spontan?
Apakah sebelumnya dibicarakan di tingkat RT?
Siapa yang menentukan kostum?
Dan apakah ada pesan tertentu yang hendak disampaikan melalui kostum tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu masih menunggu penjelasan dari pihak terkait.
Kades: Tidak Pernah Direncanakan
Sebelumnya, Kepala Desa Air Emas, Adi Setiyo, telah memberikan klarifikasi.
Ia mengatakan penggunaan pampers tersebut tidak pernah masuk dalam perencanaan resmi pemerintah desa.
Menurut Adi, dirinya justru baru mengetahui setelah kegiatan selesai dan mendapatkan informasi dari warga lainnya.
“Benar ada dugaan seperti yang diberitakan. Tapi saya taunya setelah acara itu usai, sebab awalnya tidak pernah direncanakan seperti itu. Itu spontanitas sebagian kecil warga karena sangat gembira dan antusias dalam gelaran pawai yang dilakukan pada 17 Agustus 2026 dalam menyemarakkan HUT RI ke-81 tersebut. Murni tidak direncanakan,” ujar Adi.
Adi juga mengaku terkejut.
“Saya sontak kaget setelah diberitahu warga lain. Karena biasanya pakai kostum-kostum unik, tapi kali ini rupanya pakai pampers,” katanya.
Atas kejadian tersebut, Adi mengaku menyesal dan menyampaikan permohonan maaf.
“Selaku Kepala Desa, saya meminta maaf mewakili warga desa atas kejadian tersebut,” ujarnya.
Klarifikasi Kades Belum Menghapus Pertanyaan Publik
Klarifikasi pemerintah desa memang telah memberikan satu jawaban: kostum tersebut bukan bagian dari konsep resmi pemerintah desa.
Namun, bagi sebagian masyarakat, jawaban itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kostum tersebut bisa muncul dalam pawai.
Sebab, jika setiap RT memang memiliki kostum masing-masing dan Ketua RT 09 ikut mengenakannya, masyarakat ingin mengetahui bagaimana proses penentuan kostum tersebut.
Di sinilah ruang klarifikasi dari Ketua RT 09 Adip Mansuri menjadi penting.
Bukan untuk menghakimi.
Bukan pula untuk langsung menyimpulkan adanya penghinaan terhadap negara.
Melainkan untuk menjawab satu hal sederhana: apa sebenarnya maksud di balik kostum tersebut?
Jika memang murni spontanitas dan tidak memiliki pesan tertentu, penjelasan tersebut tentu dapat menjadi bagian penting untuk meluruskan persepsi yang berkembang.
Sebaliknya, jika memang terdapat pesan sosial atau kritik tertentu, masyarakat juga berhak mengetahui apa yang hendak disampaikan.
Jangan Terburu-buru Menyimpulkan sebagai Protes
Di tengah polemik ini, masyarakat juga perlu berhati-hati.
Menggunakan kostum yang dianggap tidak lazim dalam karnaval tidak otomatis berarti seseorang sedang melakukan protes terhadap pemerintah.
Begitu pula, persepsi sebagian warga yang merasa tersinggung tidak otomatis membuktikan adanya niat menghina pahlawan atau negara.
Diperlukan penjelasan dari pihak yang terlibat langsung agar persoalan tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Namun satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah sensitivitas momentum.
Peringatan HUT RI merupakan ruang publik yang memiliki nilai sejarah dan simbolik sangat kuat.
Karena itu, kreativitas tetap membutuhkan pertimbangan konteks.
Polemik Belum Reda
Hingga kini, persoalan kostum pempes tersebut masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Desa Air Emas.
Sebagian warga menganggapnya sekadar aksi spontan untuk memeriahkan pawai.
Sebagian lainnya melihatnya sebagai sesuatu yang tidak pantas ditampilkan dalam momentum HUT RI.
Sementara pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pesan atau protes terhadap kebijakan pemerintah masih sebatas pertanyaan publik dan belum terkonfirmasi.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang sebuah kostum.
Ia menjadi cermin kecil tentang bagaimana masyarakat memaknai kebebasan berekspresi dalam ruang publik—dan bagaimana kreativitas seharusnya berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap nilai, sejarah dan momentum.
Kemerdekaan memang boleh dirayakan dengan tawa. Tetapi ketika tawa itu menimbulkan pertanyaan tentang rasa hormat, maka publik berhak bertanya: apa sebenarnya pesan yang hendak disampaikan?
Dan untuk menjawabnya, masyarakat kini menunggu penjelasan dari Ketua RT 09 Adip Mansuri serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pemilihan kostum tersebut.*(ald)