Kilasriau.com - Dalam rapat dibahas berbagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada lima lokus prioritas, yakni perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor.
Wabup Inhil menekan kan bahwa rapat seperti ini melibatkan seluruh OPD agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara terintegrasi. Diperlukan kolaborasi yang kuat serta sinkronisasi data melalui kerja sama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kabupaten hingga tingkat desa dan RT.
"Saya menekankan bahwa program-program yang disusun harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan rentan miskin, termasuk melalui pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri," tegasnya.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), angka kemiskinan Kabupaten Inhil ditargetkan sebesar 5,14 persen pada tahun 2025 dan turun menjadi 3,89 persen pada tahun 2029.
“Berdasarkan data BPS, garis kemiskinan Kabupaten Inhil pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp642.777 per kapita per bulan. Sementara itu, angka kemiskinan Kabupaten Inhil tahun 2025 tercatat sebesar 4,95 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 5,66 persen.” tambahnya.
Capaian ini patut kita syukuri, namun jangan sampai membuat kita berpuas diri. Masih ada tugas besar yang harus diselesaikan, yaitu pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Indragiri Hilir.
Dengan kerja sama, kolaborasi, dan komitmen seluruh pihak, kita optimistis target penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Indragiri Hilir dapat tercapai.