Siak, Kilasriau.com – Suasana mediasi antara perwakilan massa dan manajemen Pelindo Regional 1 Terminal Peti Kemas Perawang tak hanya membahas soal izin operasional dan aktivitas perusahaan mitra. Di dalam ruang pertemuan itu, muncul satu pengakuan yang sontak menyulut emosi, menyentuh sisi kemanusiaan yang lebih mendasar.
Furkon, tokoh masyarakat dari Pinang Sebatang Timur, secara terbuka mengungkap pengalaman pribadinya yang dinilai mencerminkan sikap tidak ramah terhadap masyarakat sekitar.
"Saya pernah numpang sholat disini tapi diusir oleh sekuriti bapak, karna gak kenal sama saya. Numpang sholat saya saat mengunjungi keluarga disini di usir," ungkapnya di hadapan manajemen Pelindo, Selasa (7/4/2026).
Pernyataan itu langsung membuat suasana mediasi menjadi hening sejenak. Di tengah panasnya isu legalitas perusahaan dan tuntutan tenaga kerja lokal, cerita tersebut menambah daftar panjang keluhan warga terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan.
Bagi Furkon, persoalan ini bukan sekadar pengalaman pribadi, melainkan cerminan hubungan yang dinilai semakin berjarak antara pihak pengelola pelabuhan dan masyarakat tempatan.
Ia pun mendesak adanya tindakan tegas dari manajemen terhadap petugas keamanan yang dianggap bertindak berlebihan.
"Bapak tegur tu security bapak kalau perlu pecat semua," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan KSOP yang hadir dalam mediasi, Anwar, memberikan respons sebagai tindak lanjut awal atas laporan tersebut.
"Kami akan verifikasi sebagai tindak lanjut dari yang disampaikan tadi," ujarnya.
Namun, berbeda dengan KSOP, pihak manajemen Pelindo tidak memberikan jawaban langsung atas keluhan tersebut. Sikap ini menjadi sorotan peserta mediasi dan menambah tanda tanya terkait respons internal terhadap persoalan di lapangan.
Pernyataan Furkon memperlihatkan akumulasi kekecewaan yang selama ini dirasakan sebagian masyarakat. Tidak hanya soal akses kerja dan dugaan ketidakterbukaan, tetapi juga menyentuh aspek pelayanan dan perlakuan terhadap warga sekitar.
Isu ini menjadi sorotan baru dalam rangkaian polemik di Pelindo Perawang. Jika sebelumnya publik disulut oleh dugaan persoalan izin dan lingkungan, kini perhatian bergeser pada bagaimana wajah pelayanan dan sikap di lapangan terhadap masyarakat.
Sejumlah peserta mediasi menilai, kejadian seperti yang diungkap Furkon seharusnya tidak terjadi di kawasan yang menjadi salah satu urat nadi ekonomi daerah. Pelabuhan, sebagai fasilitas strategis, diharapkan tidak hanya mengedepankan aspek bisnis dan operasional, tetapi juga menjunjung nilai kemanusiaan serta keterbukaan terhadap lingkungan sekitar.
Hingga mediasi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen Pelindo terkait tudingan tersebut. Sementara itu, publik kini menunggu langkah konkret bukan sekadar janji, untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang serta memperbaiki hubungan dengan masyarakat tempatan.