KILASRIAU.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa kementeriannya bekerja dengan tiga prinsip, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.
Maka, sederet kebijakan dikeluarkan agar selaras dengan prinsip itu. Misalnya, moratorium kapal asing, penangkapan dan penenggelaman kapal pencuri ikan, pelarangan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan, modernisasi alat tangkap nelayan hingga membangun industri perikanan.
Namun Susi mengakui, masih banyak orang di Indonesia yang tak berpikir tentang keberlanjutan sehingga memprotes keras kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.
"Separuh orang Indonesia, terutama kelas tertentu, itu masih generasi lama yang enggak berpikir soal sustainability, keberlanjutan. Pengusahanya juga sama," ujar Susi saat acara diskusi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).
"Sehingga kalau diatur sedikit saja, dia bilang, oh lu mau bunuh pengusaha. No! Justru salah. Kamu yang harus berpikir keberlanjutan keuntungan bisnis kamu," tegasnya.
Susi pun dapat memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkannya benar-benar berdampak positif bagi keberlanjutan di dunia perikanan.
Tahun pertama pemerintah menegakkan hukum di laut, Susi mendapatkan laporan mengenai hasil maksimal nelayan kecil.
Nelayan di Pulau Banda misalnya. Mereka ada yang mendapatkan ikan tuna seberat 7-12 kilogram per ekor.
Pada tahun kedua, bobot rata-rata ikan tuna yang mereka tangkap naik menjadi 17-20 kilogram per ekor. Pada tahun ketiga, bobot rata-rata ikan sudah mencapai 37 kilogram per ekor.
"Sekarang, nelayan di Banda itu bisa mendapatkan tuna dengan bobot 60-90 kilogram per ekor dan saya baru dapat laporan, ada nelayan yang sudah mendapatkan bantuan kapal dari kita, mancing satu tahun dapat 562 ekor (tuna). Dia untung Rp 6 miliar dalam satu tahun," papar Susi.
Berdasarkan asesmen dari lembaga internasional dan kementeriannya sendiri, stok ikan di perairan Indonesia yang pada empat tahun lalu diperkirakan hanya 7,1 juta ton, kini meningkat tajam menjadi 12,5 juta ton.
Meski kerap mendapatkan protes, Susi mengatakan, kebijakannya ini sekaligus menjadi sosialisasi bagi masyarakat, khususnya nelayan tangkap dan pengusaha, untuk juga berpikir mengenai keberlanjutan bisnisnya di masa mendatang.