KILASRIAU.com – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar konferensi pers untuk meluruskan informasi terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar yang tengah dibahas dalam penyusunan KUA-PPAS 2026.
Konferensi pers tersebut dipimpin Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, didampingi Wakil Ketua Junaidi serta perwakilan komisi, berlangsung di Lobby Kantor DPRD Inhil, Jalan Soebrantas Tembilahan, Senin (02/12/25) sore.
Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna menegaskan bahwa lembaga legislatif belum memberikan persetujuan maupun penolakan terkait rencana pinjaman tersebut.
“DPRD belum ada menyetujui atau tidak menyetujui pinjaman Rp200 miliar itu. Semua masih dalam tahap pembahasan di Banggar bersama komisi-komisi,” tegasnya.
Iwan juga menepis anggapan publik yang menyebut DPRD telah mengambil sikap tertentu terkait pinjaman tersebut.
“Saya sebagai Ketua DPRD pun belum pernah menyatakan setuju atau tidak setuju. Kita berhati-hati karena ini perlu pendalaman dan kajian menyeluruh,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam pengantar KUA-PPAS 2026, pemerintah daerah memaparkan bahwa APBD diproyeksikan hanya sebesar Rp1,9 triliun. Proyeksi tersebut menurun signifikan akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp260 miliar.
Tahun sebelumnya, Inhil menerima TKD sekitar Rp1,8 triliun, sementara pada 2026 diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp1,5 triliun. Di sisi lain, PAD diproyeksikan sebesar Rp304 miliar, ditambah pendapatan lainnya yang mencapai ratusan miliar.
Berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat kekurangan pembiayaan sekitar Rp316 miliar. Kekurangan ini direncanakan ditutupi melalui Silpa 2025 sekitar Rp116 miliar serta rencana pinjaman Rp200 miliar.
“Pinjaman itu untuk menutupi pembiayaan daerah 2026, tetapi sekali lagi, semuanya masih dalam kajian,” kata Iwan.
Dalam pendalaman komisi, DPRD juga menemukan beberapa poin yang harus diperbaiki, di antaranya adanya kelebihan gaji pegawai dalam usulan anggaran serta sejumlah program yang dinilai belum menjadi prioritas untuk 2026. Temuan ini akan kembali dibahas dalam rapat lanjutan antara Banggar dan OPD.
“Kalau ada prioritas yang lebih mendesak dibandingkan kegiatan yang diajukan pemerintah, tentu itu akan menjadi pertimbangan dalam keputusan DPRD,” ujarnya.
Dari rekapitulasi program prioritas pemerintah daerah 2026, tercatat total anggaran mencapai Rp204,72 miliar. Program tersebut meliputi pembangunan Islamic Center, rehabilitasi Pasar Terapung Tembilahan, pembangunan kantor camat, peningkatan sejumlah ruas jalan, pengembangan jembatan, hingga pengadaan meubeler dan alat praktik sekolah.
Berikut daftar kegiatan pembangunan yang tercantum dalam rekapitulasi program prioritas Pemda Inhil 2026, dengan total anggaran Rp204,72 miliar, di antaranya:
1. Pembangunan Islamic Center – Rp38,85 miliar
2. Rehabilitasi Pasar Terapung Tembilahan – Rp21,9 miliar
3. Pembangunan Kantor Camat Tanah Merah, Kuindra, Reteh, Kateman – Rp18 miliar
4. Rehab Kantor Bupati – Rp5 miliar
5. Peningkatan Jalan Menuju Batalyon Pangan – Rp5 miliar
6. Pembangunan Pelengsengan Pelabuhan Parit 21 – Rp15,83 miliar
7. Rekonstruksi Jalan Kotabaru–Sanglar – Rp15 miliar
8. Peningkatan Jalan Sungai Luar – Simpang Tiga Rambayan – Rp7,5 miliar
9. Swakelola Jalan – Rp20 miliar
10. Pengadaan Meubeler Sekolah – Rp5 miliar
11. Pengadaan Alat Praktik Peserta Didik – Rp5 miliar
12. Rekonstruksi Jalan Sungai Beringin (1,923 km) – Rp20 miliar
13. Pengembangan Jembatan Sungai Junjangan (95 x 3,5 m) – Rp11,63 miliar
14. Rekonstruksi Ruas Jalan Suhada II, Tembilahan Hulu – Rp16 miliar
Menutup konferensi pers, Iwan mengajak masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil pembahasan resmi DPRD.
“Isu bahwa DPRD menutup-nutupi itu tidak benar. Semua proses berjalan terbuka. Hasil kajian akan kami sampaikan setelah pembahasan selesai,” ujarnya.