KILASRIAU.com – Dinamika politik di lingkungan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali memanas setelah pernyataan tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Samino, yang menolak rencana pemerintah daerah mengajukan pinjaman Rp200 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Penolakan tersebut dinilai sebagian pihak sebagai pemicu meningkatnya ketegangan internal di tubuh legislatif.
Samino menilai rencana pinjaman harus dikaji secara komprehensif sebelum disetujui, terutama terkait potensi beban fiskal jangka panjang dan keselarasan program dengan RPJMD Inhil.
Ia menekankan bahwa kebijakan bernilai strategis tidak boleh terburu-buru diambil tanpa analisis risiko keuangan yang matang.
Di tengah kritik tersebut, situasi politik semakin memanas setelah beredar tangkapan layar percakapan di Grup WhatsApp DPRD Inhil, Jumat (28/11/2025) malam, yang memunculkan dugaan adanya upaya memengaruhi pemberitaan media terkait sikap politik sejumlah anggota dewan.
Dalam percakapan itu, anggota DPRD sekaligus Ketua Partai Perindo Inhil, Hj. Darnawati, menuliskan pesan yang dinilai publik mengarah pada praktik transaksi dengan media.
“Yee tin, besok saya mau bayar aja salah satu media yg mengangkat berita, klu ketua partai Perindo sangat mendukung kebijakan tersebut… sekali maju pantang mundur… hahaha,” tulisnya.
Meski menggunakan nada candaan, pernyataan tersebut menimbulkan kritik keras karena dianggap tidak mencerminkan etika komunikasi pejabat publik dalam berhubungan dengan insan pers.
Pesan serupa muncul dari anggota DPRD Fraksi PPP, Hj. Tina Triana, yang membalas percakapan tersebut dengan nada meng Aminkan yang dianggap memperkuat dugaan adanya upaya membangun opini melalui pemberitaan berbayar.
“Ia kak aji.. Buat aja berita jg nanti, yang penting tidak perkda mampos kita nanti tak begaji,” jawabnya.
Namun, dalam percakapan yang sama muncul pandangan berbeda dari anggota Fraksi PKB, Padli, yang menyampaikan penolakannya terhadap segala bentuk transaksi dengan media sekaligus mengingatkan koleganya mengenai fungsi pers sebagai pilar demokrasi.
“Salah ibu Hajah, media itu tak perlu dibayar Bu. Kalau mau naikkan berita tinggal ibu datang aja sama media, pasti dinaikkannya berita,” ujarnya.
Polemik ini kemudian berkembang menjadi perhatian publik, mengingat isu yang menyertainya berhubungan langsung dengan keterbukaan informasi, etika legislatif, dan proses pengambilan kebijakan strategis seperti pinjaman daerah.
Hingga laporan ini diterbitkan, baik Hj. Darnawati maupun Hj. Triana belum memberikan klarifikasi resmi mengenai isi percakapan yang beredar.
Sementara itu, masyarakat terus menaruh perhatian pada transparansi DPRD Inhil, baik dalam pembahasan rencana pinjaman daerah maupun dalam menjaga integritas komunikasi pejabat publik.