KILASRIAU.com, Banda Aceh — Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengembangan ekonomi daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh melakukan pertemuan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.
Pertemuan berlangsung di Ruang Learning Corner Satellite (LCS) Kanwil Bea Cukai Aceh pada Kamis (09/10).
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh diwakili oleh Zulfikar, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, beserta tim. Kehadiran rombongan disambut oleh Leni Rahmasari, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, serta Asral Efendi, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, bersama jajaran Kanwil Bea Cukai Aceh.
Pertemuan ini membahas berbagai aspek strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh melalui optimalisasi data perdagangan ekspor dan impor. Dalam diskusi tersebut, kedua pihak menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi data agar kebijakan pengembangan industri dan perdagangan di Aceh dapat lebih terarah dan berbasis informasi yang valid.
Sebagaimana diketahui, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh merupakan instansi penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor, sementara Bea Cukai berperan sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap arus barang yang keluar dan masuk daerah pabean Indonesia.
Kegiatan berlangsung dalam suasana diskusi yang produktif dan penuh semangat kolaboratif. Berbagai fenomena dan tantangan perdagangan luar negeri Aceh dibahas, termasuk upaya mendorong peningkatan daya saing ekspor daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Leni Rahmasari menyampaikan bahwa kolaborasi antara Bea Cukai dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh merupakan wujud nyata sinergitas antarlembaga pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional.
“Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi dalam mengembangkan ekonomi Indonesia, khususnya Aceh, serta dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkap Leni.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat antara kedua instansi, baik dalam pertukaran data maupun dalam penyusunan program bersama yang mendukung peningkatan ekspor dan pengawasan impor di wilayah Aceh.