KILASRIAU.com, Guntung – Direktur RSUD Raja Musa, dr. Rony Lesmana, angkat bicara terkait pemberitaan sebelumnya mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau yang menyoroti pengadaan alat kesehatan Tahun Anggaran 2024 di rumah sakit tersebut.
Dalam laporan BPK, disebutkan ada beberapa instrumen medis bernilai ratusan juta rupiah yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, bahkan hanya tersimpan dalam kotak kemasan. Temuan ini sempat menimbulkan anggapan adanya kelemahan dalam perencanaan kebutuhan maupun penganggaran alat kesehatan di lingkungan RSUD Raja Musa.
Menanggapi hal tersebut, dr. Rony Lesmana menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia memastikan seluruh alat hasil pengadaan telah ditempatkan pada ruangan yang memadai dan digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan.
“Tidak benar jika disebut peralatan medis itu hanya tersimpan dalam kotak. Semua alat sudah ditempatkan di ruangan yang memadai dan digunakan sebagaimana mestinya,” ujarnya, Kamis (18/9/25).
Rony menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah melalui kontrak resmi sesuai aturan yang berlaku. Rincian pengadaan antara lain: Symmex Laparotomy Surgery Instruments Set senilai Rp81.125.000, Appendectomy Instrument Set senilai Rp38.825.000, serta Herniotomy Instrument Set HRN-27-GFN Dumedpower senilai Rp17.900.000. Dengan total belanja lebih dari Rp137 juta, ia memastikan seluruhnya dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Menurutnya, pembelian dilakukan atas dasar kebutuhan nyata di lapangan, khususnya permintaan dari tenaga medis yang bertugas di ruang operasi. Alat-alat tersebut juga penting untuk menjaga standar sterilisasi, karena setiap selesai digunakan, instrumen bedah harus disterilkan terlebih dahulu selama beberapa jam.
“Untuk pelayanan optimal, kami menggunakan peralatan tambahan supaya operasi berikutnya tetap dapat berjalan menggunakan alat yang steril. Ini penting agar hasil operasi maksimal,” jelas Rony.
Ia menambahkan bahwa keberadaan alat kesehatan hasil pengadaan tersebut sudah terbukti membantu tenaga medis dalam melaksanakan tindakan bedah maupun pelayanan lain. Dengan demikian, isu belanja mubazir tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Kami ingin meluruskan agar masyarakat tidak salah persepsi mengenai penggunaan anggaran kesehatan. Semua pengadaan telah digunakan dan sangat menunjang pelayanan pasien,” tegasnya.
Selain pengadaan alkes, RSUD Raja Musa juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, salah satunya dengan penyediaan ambulans laut (speed boat) untuk mempercepat rujukan pasien menuju RSUD Puri Husada Tembilahan.
“Segala upaya maksimal kami lakukan demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD Raja Musa,” tutup Rony.
Klarifikasi ini diharapkan dapat menjawab keraguan publik dan mempertegas komitmen RSUD Raja Musa dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran. Masyarakat berharap polemik serupa tidak lagi muncul, dan setiap anggaran benar-benar berdampak nyata bagi peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir.