KILASRIAU.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNISI telah lakukan audiensi di Kantor DPRD Inhil bersama Komisi II DPRD Inhil, dinas Perdagangan, dan Bagian Ekonomi Kabupaten Inhil, Senin 05 September 2022.
Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan ketidakpastian dan berdampak signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502 triliun dan dapat terus meningkat. Selain membebani APBN, subsidi dan kompensasi tersebut mayoritas dinikmati oleh masyarakat mampu.
Dimana tanggal 03 September 2022, Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM antara lain Pertalite dari Rp. 7.650 per liter menjadi Rp.10.000 per liter, Solar Bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp. 6.800 per liter, dan Pertamax (Non-Subsidi) dari Rp. 12.500 per liter menjadi Rp. 14.500 per liter. 70% subsidi tidak tepat sasaran di manfaatkan oleh masyarakat yang mampu (yang memiliki mobil-mobil mewah dan sebagainya).
Presiden Mahasiswa UNISI Mapardi mengatakan kondisi ekonomi hari ini sangat melemah terutama masyarakat Kabupaten Inhil yang umumnya petani kelapa.
Sebab ini bukan rahasia lagi bahwa harga kelapa anjlok, kemudian dampak dari naiknya harga BBM bersubsidi justru menjadi efek buruk yang sangat besar kepada masyarakat yang beraktivitas menggunakan BBM bersubsidi di tambah lagi hari ini perekonomian masyarakat belum stabil pasca pandemi covid-19.
Presiden Mahasiswa UNISI Mapardi menjelaskan saat audiensi menyampaikan beberapa poin diantaranya; Kebijakan sudah di keluarkan. Gimna dengan Perpres nya. Apakah ada, Dari mana kah angka subsidi+ kompensasi 502 Terlian di dapatkan. Sedangkan angka ini tdk ada dalam perpres, Apakah menaikkan harga BBM bersubsidi ini langkah yg tepat, sedangkan kita baru selesai mengalami masa pandemi di mana perekonomian masyarakat baru mulai pulih. Apakah nanti bantuan langsung tunai yang di perkirakan 150 rb kepada keluarga manfaat bakal tepat sasaran.
Fakta nya data ini masih bergejolak di lapangan, dan Solusi kelangkaan minyak di wilayah Inhil, dampak dari kenaikan harga BBM.
Dan Alhamdulillah Hasil dari Audiensi yang kami lakukan bisa menemukan beberapa solusi yaitu:
1. DPRD Inhil keberatan atas kenaikan harga BBM bersubsidi;
2. Harga yang di beli pelangsir sesuai dengan harga yg ada di meteran tanpa ada tambahan dana lainnya; dan
3. Distribusi stok BBM yg ada di SPBU untuk di laporkan ke dinas terkait.
"Untuk itu, kami minta Pemerintah Eksekutif atau legislatif untuk segera melakukan sidak, dan pemerintah harus lebih ketat dalam memberikan pengawasan kepada manejemen SPBU sehingga tidak terjadi sistem kecurangan serta minta pemerintah evaluasi Manejemen atau adminitrasi SPBU 24 Jam," tegasnya.**