TEMBILAHAN, KILASRIAU.com - Peraturan Daerah (Perda) Sistem Resi Gudang (SRG) dan Tata Niaga Kelapa masih jauh dari harapan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), apalagi saat ini fluktuasi harga kelapa tak kunjung stabil.

Namun, langkah yang diambil dalam rangka penyelamatan perkelapaan di Inhil ini, patut di apresiasi sebagai terobosan Pemkab Inhil sebagai upaya menaikkan kondisi perkelapaan Inhil, terutama harga kelapa di Inhil.

“Jauh dari harapan, tapi adalah sedikit terobosannya, kita bersyukur ada terobosan. Kita sebenarnya terlalu banyak harapan, tapi ya sudah syukurlah ada lah upaya untuk perkelapaan lebih baik lagi,” ujar Ketua Perpekindo Inhil, Burhanuddin Rafik kepada media belum lama ini.

Lebih lanjut Burhanuddin Rafik menyarankan, Pemkab Inhil agar menggelar diskusi satu meja yang melibatkan petani, industri dan pemerintah untuk membahas harga kelapa yang berlaku di Inhil.

“Berapa sih harga kelapa yang cocok atau ideal di Inhil, harus ada pembicaraan satu meja membahas harga kelapa ini,” tutur Burhanuddin Rafik.

Masih menurut burhan, keberadaan pelabuhan ekspor menjadi sangat penting untuk memasarkan hasil-hasil industri kecil kelapa terpadu berbasis kerakyatan dan hasil industri lainnya.

“Harus ada pelabuhan ekspor. Produk kelapa dan turunannya terkendala karena kita tidak punya pelabuhan ekspor, Sebenarnya sudah ada perusahan yang mau membuat, tinggal menunggu persetujuan Pemerintah Daerah,” pungkasnya. 

^{Editor : Man | Sumber : Riaumandiri.co}