JAKARTA, KILASRIAU.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak terima dianggap sebagai aktor yang turut menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait penganiayaan fiktif Ratna Sarumpaet. Sebaliknya, ia menunding pemerintah termasuk Presiden Jokowi juga telah menyebarkan hoaks.

Karena itu, jika ingin hukum benar-benar ditegakkan, maka aparat penegak hukum harus berlaku dan bertindak adil kepada seluruh warga negara.

"Di zaman sekarang juga banyak tuh hoaksnya yang dilakukan pemerintah. Kan kalau mau kita urutkan bisa, ekonomi meroket, itu ternyata hoaks. Terus kita laporin presiden? Mau kaya apa negara kita. Saya bisa laporkan hoaks yang begitu banyak kalau mau serius ditegakkan hukum, jangan double standard dan buktinya cukup banyak,” kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10).

Fadli kemudian menantang kubu Jokowi untuk menghitung jumlah hoaks yang telah disampaikan ke masyarakat. Ia yakin, jika diakumulasi, pemerintahlah lebih banyak menyebarkan informasi dan berita hoaks.

"Kalau kita mau betul-betul mengumpulkan bahwa semua yang hoaks, janji itu kalau tidak ditepati hoaks bukan? Presiden berjanji di mana-mana kalau kemudian tidak ditunaikan itu berita bohong. Itu hoaks, saya bisa juga laporkan. Akan mengambil Indosat, sampai sekarang tidak ada. Besok saya bisa laporin, bahwa presiden menyebarkan hoaks. Iya kan. Iya dong, gitu lho," tuturnya.

Tak hanya itu, Fadli yakin, kasus Ratna ini tidak akan mempengaruhi elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi. Sebab, rakyat mengetahui dengan jelas duduk perkara dalam kasus penganiayaan fiktif Ratna tersebut. Ia juga tak menyangka, telah dibohongi oleh Ratna, padahal selama ini ia sangat mempercayainya.

Ke depan, Fadli akan menjadikan kasus Ratna ini sebagai pelajaran agar tidak terulang lagi dan sejak kasus Ratna tersebut bergulir tim Prabowo-Sandi akan lebih berhati-hati lagi dalam menyaring setiap informasi yang ada.

"Ya kita juga harus meminta maaf. Kita berusaha juga gentleman kok. Tapi tidak ada maksud lain selain kemanusiaan dan menegakkan hukum yang sesuai kalau itu terjadi penganiayaan," kata Fadli.

"Saya kira ini juga jadi pelajaran bagi kami agar lebih hati-hari karena tadi, kita tidak biasa berbohong. Ya mungkin sekarang dibohongi tapi kita tidak biasa berbohong. Apalagi membohongi rakyat," tutupnya.