Rapat Koordinasi Pemda Dandim 0314 Inhil Melalui Pasi ops Kapten Inf Tarmizi Harap Lebih Bersinergi

Humas DAMDIM 0314

KILASRIAU.com - Komandan Kodim (Dandim) 0314/Inhil yang diwakili oleh Pasi ops Kodim 0314/Inhil Kapten Inf Tarmizi menghadiri rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka mengatasi Karhutla dan isu-isu aktual lainya yang di Lantai 5 Gedung Kantor Bupati Inhil, Selasa (22/10/2019).

Dalam rapat yang membahas penyiapan langkah langkah antisipasi dan mengatasi bencana Karhutla di tahun mendatang ini dipimpin langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan.

Bupati Inhil H. M Wardan mengatakan, Karhutla di Provinsi Riau, menjadi permasalahan terbesar di Indonesia. Bahkan di tahun ini Riau merupakn rekor titik api. Gara-gara kejadian ini, Riau menjadi terkenal sebagai Daerah pengekspor kabut asap.

Karena dari mulai bulan Januari hingga saat ini kebakaran lahan dan hutan terus terjadi di Riau, khususnya di Kabupaten Inhil. Sehingga Presiden kita sampai mengeluarkan Maklumat "Copot Jabatan bagi Pangdam dan Kapolda" jika tidak bisa mengatadi Karhutla di Riau.

"Untuk itu, guna mengatasi masalah Karhutla di tahun mendatang, mulai saat ini kita koordinasikan untuk membuat dan menyiapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan Karhutla dengan membuat program-program pencegahan," ujarnya
Dikatakannya lagi, Seperti Program DMIJ di tiap tiap Desa, silahkan alokasikan sebagian dananya untuk membuat Posko Karhutla, dan menyicil membeli peralatan Pemadaman agar masalah Karhutla ini betul-betul bisa teratasi dengan langkah-langkah antisipasi dari sekarang. Seperti pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan.

Sementara itu, Kepala BPBD Kab Inhil Yusfik mengatakan bahwa Karhutla di tahun ini memang yang paling banyak terjadi Karhutla dan paling luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada 2823 titik api yang terjadi pada tahun ini.

"Jika tahun sebelumnya hanya ada 10 Kecamatan yang di waspadai terjadinya Karhutla, di tahun ini hampir seluruh Kecamatan di Inhil terjadi Karhutla, bahkan sampai ke kota. Sehingga pada 21 Februari, Gubernur menetapkan siaga darurat asap sampai dengan 31 Oktober sekarang," ungkapnya

Tidak hanya itu, Kepala BPBD pun menyampaikan beberapa kendala dilapangan seperti, masih tingginya kebiasaan masyarakat kita membuka atau membbersihkan lahan dengan cara membakar.

"Minimnya persedia air hingga TNI,POLRI dan BPBD harus mengerahkan alat berat guna menyekat api. Selang air yang ada tidak memadai, kondiai panas yang terik hingga mengakibatkan percikan api dari lahan yg terbakar bisa membakar lahan yg lainnya. Anggota BPBD masih kurang lengkap," imbuhnya

Sementara itu Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Imir Faishal melalui Pasi ops Kodim 0314/Inhil Kapten Inf Tarmizi mengatakan Jajaran Kodim 0314/Inhil telah bekerja maksimal dengan berbagai macam cara untuk mencegah dan mengatasi karhutla di wilayah. Dari mulai, pemasangan sepanduk, melakukan patroli dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya karhutla.

"Bahkan sampai dengan melakukan karya nyata di wilayah-wilayah dengan menanam cabe, kencur, jagung dan jahe, serta membuat peternakan dan perikanan guna memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak terlalu bergantung kepada sawit dan kelapa untuk bertahan hidup," ucapnya.

Pasi ops juga mengatakan dengan adanya rapat ini, mudah-mudahan kedepan kita bisa lebih bersinergi dalam melakukan pencegahan maupun pemadaman di tahun yang akan datang.

Senada dengan itu, Kapolres Inhil juga mengatakan bahwa Karhutla ini sebetulnya bukan barang baru. "Kita juga menyadari bahwa masalah ini tidak bisa dibebankan kepada satu intansi saja tapi kita harus bersinergi dalam mengatasi permasalahan ini karena ini masalah kita semua" ungkap Kapolres.

Dikatakannya lagi, perlu juga dilakukan mengimpentarisir data pemilik lahan beserta data luas lahannya baik perusahaan maupun masyarakat karena kita perlu kesamaan data. Agar kita tahu lahan yang terbakar itu milik siapa. Karena selama ini, banyak lahan yang terbakar tapi tidak ada yang mau mengakui lahan tersebut, seolah olah itu lahan tidur.

"Kita juga perlu menggandeng pihak sewasta untuk bersama-sama mencegah dan mengatasi karhutla dilapangan. Dan kedepan akan kita buat aturan dan kewajiban-kewajiban Perusahaan agar bisa membantu pemadaman di luar areal perusahaan," pungkasnya






Tulis Komentar