KILASARIAU.com -- Kementerian Sosial  menyebutkan sebanyak 16,2 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bermasalah. Salah satu permasalahan, mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Dulung mengatakan untuk membereskan permasalahan data tersebut, Kemensos akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). 

"Masih ada PR (pekerjaan rumah) 16,2 juta. Kemarin kami sudah cek terus dengan Dukcapil, tinggal ada 10 juta dengan Dukcapil yang masih belum clear (bersih) NIK-nya dan ini terus kami perbaiki," katanya, Senin (2/9). 

Ia menuturkan peserta PBI idealnya sebesar 96,8 juta orang. Seluruh peserta tersebut seharusnya berada dalam basis data terpadu Kemensos. 

Ia menargetkan permasalahan data tersebut bisa diselesaikan tahun ini. Di sisi lain, ia bilang Kemensos menyiapkan langkah mitigasi jika ditemukan anggota BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan ternyata masih layak mendapatkan fasilitas PBI. Terkait data terpadu, ia bilang Kemensos melakukan pembaruan hampir setiap bulan. Hasil pembaruan digunakan untuk menonaktifkan peserta yang tak masuk dalam data terpadu Kemensos. 

Pada Agustus ini, Kemensos menonaktifkan 4,5 juta peserta PBI melalui Surat Keputusan (SK) menteri. Jumlah tersebut selanjutnya diisi oleh orang yang tercatat dalam daftar terpadu Kemensos, namun belum dapat fasilitas BPJS Kesehatan. 

"Inilah yang pelan-pelan yang tidak masuk daftar terpadu pelan-pelan kami keluarkan dan non aktifkan. Lalu kami masukkan yang masuk dalam daftar terpadu, namun sampai sekarang belum menikmati fasilitas kesehatan," imbuhnya. 

Lalu bulan depan rencananya Kemensos kembali memasukkan 2 juta anggota PBI baru untuk menggantikan anggota yang telah dinonaktifkan sebelumnya. 

"Maka ini dimungkinkan masuk kembali asal dilaporkan kembali jadi anggota PBI," kata Andi. 

Sementara itu, Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun menyayangkan basis data peserta BPJS Kesehatan yang bermasalah. Ia meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan masalah ini. 

"Basis data ada masalah, penentuan biaya ada masalah, apalagi pelayanannya," tandasnya.