KILASARIAU.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan sekitar Rp1.703,8 triliun untuk berbagai fokus pembangunan yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun depan. Nilai anggaran itu mencapai 67,37 persen dari target belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang sebesar Rp2.528,8 triliun.

Bendahara negara mengatakan fokus pembangunan itu terdiri dari lima hal, yaitu penciptaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, dan akselerasi pembangunan infrastruktur. Anggaran juga diarahkan untuk birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi, serta untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.

Pertama, untuk penciptaan SDM yang berkualitas, Sri Mulyani mengalokasi anggaran sebesar Rp638 triliun. Alokasinya akan tersalur ke sektor pendidikan senilai Rp505,8 triliun untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM.

Anggaran juga akan digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan, seperti gedung sekolah, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lainnya. "Diberikan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, entrepreneurship, penguasaan ICT, dukungan kegiatan penelitian," ujar Sri Mulyani saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR/MPR, Rabu (28/8).

Kemudian, mendukung transformasi industrialisasi, baik dari sisi konektivitas, pangan, energi, dan air. Lalu, untuk mengantisipasi masalah sosial perkotaan, seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan transportasi massa.Sisanya, sebesar Rp132,2 triliun mengalir ke bidang kesehatan. Anggaran akan digunakan untuk program percepatan pengurangan stunting hingga penguatan promotif dan preventif demi melanjutkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kedua, untuk penguatan program perlindungan sosial dengan anggaran mencapai Rp385,3 triliun. Alokasinya akan diberikan demi mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran program bantuan sosial (bansos).

"Lalu untuk subsidi yang tepat sasaran dan efektif," tuturnya.

Ketiga, untuk fokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur senilai Rp419,2 triliun. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan alokasi anggaran diberikan dalam rangka meningkatkan daya saing investasi dan ekspor.

"Untuk mendorong kementerian/lembaga agar menggunakan skema pembiayaan kreatif, misalnya Kerja Sama Badan Usaha (KPBU), Viability Gap Fund (BGF), dan Availability Payment (AP)," sambungnya.

Keempat, anggaran senilai Rp261,3 triliun akan dialirkan untuk fokus penciptaan birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi. Alokasinya akan diberikan untuk mendorong efektivitas birokrasi, misalnya menggenjot produktivitas, integritas, dan pelayanan publik.

"Untuk menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan serta birokrasi yang berbasis kemajuan ICT," tuturnya.

Kelima, untuk antisipasi ketidakpastian ekonomi global. Meski tidak ada nilai anggaran pasti untuk fokus ini, namun bendahara negara menekankan pentingnya perhatian pemerintah pada fokus ini.

Anggaran dibutuhkan dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik. Lalu, untuk penguatan penyanggah fiskal demi fleksibelitas dan sustainabilitas.

"Termasuk untuk memitigasi risiko bencana, pengendalian lingkungan, dan pengembangan energi baru terbarukan," pungkasnya.

Sementara secara keseluruhan, belanja negara akan mencapai Rp2.528,8 triliun pada tahun depan. Sedangkan penerimaan mencapai Rp2.221,5 triliun.

Kekurangan penerimaan untuk belanja akan ditutup dari pembiayaan sebesar Rp307,2 triliun. Salah satunya, pembiayaan utang
.