KILASRIAU.com -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada diskusi mendalam tentang kesepakatan dukungan China terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam bentuk pendanaan khusus (special fund). Meski demikian, pendanaan khusus memang jadi pembicaraan awal antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden China Xi Jinping di KTT G20 di Osaka Jepang, pekan lalu.

"Tidak ada diskusi mendalam soal itu. Saat itu, Presiden (Jokowi) mengatakan kepada Presiden Xi Jinping bahwa mereka bisa bangun di Indonesia, dengan special fund," ujarnya, Rabu (3/7). 

Karena masih pembicaraan awal itu lah, Sri Mulyani mengaku belum bisa menjelaskan mekanisme pendanaan tersebut. Selain itu, ia juga tak tahu tanggung jawab pendanaan dalam bentuk antar pemerintah (government to government) atau antar swasta (private to private). 

"Dan, kami sekarang sedang melakukan kajiannya, yang baik seperti apa?" terang mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. 

Tak hanya terkait tanggung jawab pendanaan, Sri Mulyani juga menegaskan akan mengkaji penggunaan dana khusus yang dimaksud.

"Jadi, masih belum tahu bentuknya, apakah dalam menambah insentif, kriteria funding-nya seperti apa, dan penggunaan, serta implikasinya semua akan kami lihat," imbuh dia. 

Sebelumnya, Deputi III Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin mengatakan sembilan dari 30 proyek infrastruktur yang ditawarkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2nd The Belt and Road Initiative dilirik oleh China. 

Selain itu, pemerintah China juga sepakat melakukan enam studi bersama di luar Pulau Jawa mengenai berbagai proyek infrastruktur, misalnya Taman Bunga di Danau Toba, Kawasan Industri Tanah Kuning, dan wisata Lembeh. 

Total nilai dari sembilan proyek dan enam studi bersama itu sebesar US$20 miliar atau setara dengan Rp280 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar Amerika Serikat). Sementara, total nilai dari 30 proyek yang ditawarkan mencapai US$91,1 miliar atau Rp1.275,4 triliun.