KILASRIAU.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sebanyak 883 dan yang meninggal dunia berjumlah 144 orang dalam pelaksanaan pemilu 2019. Komisi II DPR akan melakukan evaluasi pemilu serentak. 

"Pertama tentu pasti kita lakukan evaluasi. Semua kegiatan di Komisi II tidak hanya pemilu, pilkada dan lainnya, pasti sebelum, setelah beproses pasti kita evaluasi. Khusus untuk pemilu serentak ini, karena ini pertama banyak sekali catatan evaluasi kami, setidaknya ada catatan banyaknya yang meninggal, yang sakit juga banyak dibandingkan pemilu sebelumnya diantaranya karena beban kerja yang berat," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, saat dihubungi, Kamis (25/4/2019). 

Ia mengatakan, ada beberapa catatan pelaksanaan pemilu serentak sehingga harus dievaluasi. Beberapa catatan Riza diantaranya, beban kerja yang berat bagi KPPS sehingga menyebabkan banyak yang sakit dan meninggal dunia. Selain itu, banyaknya isu kecurangan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia. 

"Ya nanti ada beberapa model, pertama mau dipisahkan sendiri Pilpres sama Pileg, atau bisa saja Pilpres dengan DPD biar sama-sama pilih gambar, Pileg itu DPR RI, Provinsi/kabupaten bisa saja, keadaan bisa saja dibarengkan dengan Pilkades. Nanti pada rapat selanjutnya kita evaluasi dulu bagaimana mengawal pemilu ini agar berkualitas demokratis siapapun yang salah melakukan kecurangan harus disikapi, ditindak, dikasih sanksi supaya tidak lagi pada pemilu selanjutnya," ujar Riza. 

"Kita lihat masih ada masalah yang ada di lapangan seperti yang terjadi kecurangan luar biasa di Malaysia yang tercoblos luar biasa, menguntungkan 01 dan partai tertentu, penggunaan kekuasaan kewenangan daripada pemerintah di sana. Makanya saya minta Dubes dan Menlu bertanggungjawab. Jadi belum lagi ada yang kecurangan banyak lagi pencoblosan sebelumnya, ada yang kecurangan-kecurangan yang diarahkan, aparat kepala desa, RT RW diarahkan, dan ada kepala camat, kepala daerah, bahkan menteri bolak balik ke daerah bukan ngurusin pogram tapi kampanye untuk Jokowi, program-program pemerintah, anggaran-anggaran pemerintah hanya banyak diperuntungkan untuk kepentingan mencari simpati, ada bilang dari Pak Jokowi padahal itu uang rakyat. Tentu kita akan melakukan berbagai evaluasi. Setidaknya kita belajar dari Pilkada, di Pilkada itu nggak boleh ada program yang menguntungkan paslon, pertahana ga boleh diberi keuntungan," ujar politikus Partai Gerindra itu. 

Riza menyebut ada beberapa opsi untuk penyelenggaraan pemilu 2024, salah satunya opsi Pilpres dan pemilihan DPD bersamaan sementara Pileg terpisah. Nantinya evaluasi tersebut akan disampaikan pada rapat Komisi II dengan KPU pada masa sidang berikutnya, bulan Mei.